TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat bila dibandingkan dengan negara lain saat keadaan ekonomi global kini tengah lesu. Hal tersebut terbukti dari Indonesia yang masuk dalam tiga besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik dalam Forum G-20.
“Semua negara mengalami tekanan ekonomi, tekanan pertumbuhan ekonomi. Negara kita di G20 berada pada posisi 3 besar di bawah India dan RRC. Ini patut kita syukuri,” kata Presiden yang akrab disapa Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2017 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis, 27 Juli 2017.
Indonesia mulai masuk ke dalam era inflasi rendah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, bahwa berturut-turut inflasi Indonesia berada di angka 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen di 2016, dan di kuartal 1 tahun ini berada di kisaran 4 persen.
Simak: Bela Negara Dilanjutkan, Jokowi Ingin Ada Unsur Kekinian
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menambahkan, inflasi 2016 yang rendah terjadi cukup merata di berbagai daerah. Angka inflasi tahunan di berbagai daerah tercatat rendah seperti Jawa 2,59 persen, Kalimantan 3,4 persen, Sumatera 4,53 persen. Adapun di kawasan timur Indonesia, inflasi juga cukup rendah.Di Sulawesi 2,27 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,93 persen, Maluku dan Papua 3,07 persen.
Simak: Temui Jokowi, Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Bikin Cemburu Dunia
Kata Agus, inflasi terkendali juga masih berlanjut sampai pertengahan 2017, karena hingga Juni 2017, inflasi IHK baru mencapai 2,38 persen. Ke depannya, Indonesia akan konsisten dalam mengendalikan inflasi, yakni dengan menetapkan sasaran inflasi lebih rendah, dari 3-5 persen menjadi 2,5-4,5 persen. “Hal ini tentunya kami sambut baik dan sekaligus jadi tantangan kita bersama untuk mensejajarkan bangsa Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara,” kata Agus.
Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih sangat tergantung pada konsumsi. Karena itu, daya beli masyarakat juga harus diikuti agar konsumsi tetap berada pada posisi yang diinginkan. Adapun kata dia, kunci dalam mengelola ekonomi, baik di kabupaten, kota, provinsi, baik dalam lingkup negara, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yakni pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dan berkaitan dengan belanja pemerintah.
“Berkaitan dengan belanja pemerintah, Ini hati-hati. Kita sering terlambat mengeluarkan uang dari APBD,” kata Jokowi. "Harus kita bangun sebuah budaya kerja, uang APBD segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat Dana Alokasi Umumnya tapi tidak segera digunakan, sehingga peredaran uang di daerah menjadi sedikit dan tidak banyak."
DESTRIANITA
