Komposisi Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Diubah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menghancurkan puluhan rumah yang berada di area Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di Kampung Cihaliwung Wetan, Bandung Barat, 18 Mei 2017. Warga yang tinggal di aset PT KAI mendapat kompensasi Rp 250.000 per meter. TEMPO/Prima Mulia

    Petugas menghancurkan puluhan rumah yang berada di area Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di Kampung Cihaliwung Wetan, Bandung Barat, 18 Mei 2017. Warga yang tinggal di aset PT KAI mendapat kompensasi Rp 250.000 per meter. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah membahas perubahan komposisi saham dalam konsorsium penggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    "Mungkin minggu depan sudah ada jawabannya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Juli 2017

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta perubahan investasi sekaligus mengkaji perubahan komposisi saham konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Jokowi, porsi investasi Indonesia terlalu besar, yaitu 60, sedangkan untuk Cina 40. Jokowi menilai komposisi 10:90 perlu dipertimbangkan agar risiko Indonesia tak terlalu besar. Apalagi proyek dikerjakan di Indonesia.

    Menurut Luhut, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno akan melakukan negosiasi ulang dengan Cina. "Kita lihat minggu depan. Minggu depan nanti, Menteri BUMN laporan ke Presiden," ujarnya. Setelah itu, Jokowi mengevaluasi kajian yang dihasilkan, kemudian memutuskan perubahan komposisi saham konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Pemerintah pun telah meneken perjanjian kontrak baru (adendum) terkait dengan pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Adapun salah satu perubahan yang ditekankan adalah masa konsesi. "Waktu konstruksi sekarang di luar masa konsesi," ujar Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, seusai rapat terbatas perihal proyek kereta cepat di Istana Kepresidenan, Selasa, 25 Juli 2017.

    Simak: Jawa Barat Minta KCIC Revisi Penetapan Lokasi Kereta Cepat

    Ketika perjanjian masa konsesi diteken pertama kali oleh Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan, dan Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia Cina Hanggoro Budi Wiryawan pada tahun lalu, masa konsesi terhitung sejak konstruksi dimulai. Padahal lazimnya masa konsesi dihitung per dimulainya operasional.

    Menurut Budi, masa konsesi yang baru ini memiliki tenggat berbeda. Ada batas waktu maksimal dua tahun terhitung 2017. Hal senada disampaikan Menteri BUMN. Rini mengatakan, pada dasarnya, konsesi dihitung sejak konstruksi selesai, bukan ketika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sepak Terjang Artidjo Alkostar Si Algojo Koruptor

    Artidjo Alkostar, bekas hakim agung yang selalu memperberat hukuman para koruptor, meninggal dunia pada Ahad 28 Februari 2021. Bagaimana kiprahnya?