Menteri Luhut Minta Pusat-Daerah Kerja Sama Garap Infrastruktur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pembukaan World Ocean Summit 2017 di Sofitel, Nusa Dua, 23 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pembukaan World Ocean Summit 2017 di Sofitel, Nusa Dua, 23 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar pembangunan infrastruktur bisa sukses dan tak memakan biaya terlalu tinggi.

    Luhut juga meminta pemerintah daerah tak membuat regulasi yang banyak dan tidak penting. Kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan supaya mampu bicara banyak tentang teknologi. 

    "Daerah dan pusat itu bagaimana cara infrastrukturnya sukses dan buat cost biar rendah," katanya dalam Forum Sarasehan Nasional Pengendalian Inflasi di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2017.

    Menurut Luhut, Indonesia adalah negara yang kaya sehingga perlu dibuat menarik dan menimbulkan daya tarik. Salah satunya dengan memberi insentif kepada para investor seperti tax holiday agar banyak investasi masuk ke Indonesia. "Dia masuk, kita dapat lapangan kerja dan pertumbuhan baik," ujarnya.

    Luhut mengingatkan kemajuan bisa didapat dengan cara kerja yang terintegrasi antarpemerintah, tapi dia menegaskan hal itu bukan berarti antarmenteri tak boleh berbeda pendapat. "Kesombongan sektoral tak akan terjadi," ucapnya.

    Luhut menyebutkan koordinasi yang baik telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan meski ada sedikit masalah di sektor perikanan. Begitu pun, dia melanjutkan, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata sudah mengerjakan banyak hal dan berjalan baik. "Kabinet itu bagus, kok. Semua terintegrasi," tuturnya.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.