TEMPO.CO, Jakarta - Pada kasus beras Maknyuss, ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo, berharap Presiden Joko Widodo menegur keras Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam perkara perberasan.
Menurut Dradjad, perusahaan seperti produsen beras merek Maknyuss, yakni PT Indo Beras Unggul (PT IBU), seharusnya diberi penghargaan. Sebab, setelah mempelajari usaha yang dilakukan PT IBU dalam berbisnis, bagi Dradjad, yang dilakukan PT IBU merupakan sebuah inovasi tata niaga petani yang brilian.
“Bapak Presiden yang terhormat, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak menjadi terlihat anti-petani dan anti-perusahaan pertanian,” tutur Dradjad dalam pesan tertulisnya, Rabu, 26 Juli 2017.
Baca juga: Beras Subsidi Dioplos, Mentan: Kami Berupaya Cegah Penyelewengan
Pernyataan Dradjad tersebut berkaitan dengan tindakan Kepolisian Republik Indonesia menyegel PT Indo Beras Unggul, produsen beras cap Ayam Jago dan Maknyuss, lantaran dituduh melakukan penipuan dengan menjual beras medium bersubsidi seharga beras premium. PT Indo Beras beroperasi sejak 2010 sekaligus melakukan praktik pembelian dari petani setelah PT Tiga Pilar Sejahtera mengakuisisi sejumlah perusahaan, seperti Dunia Pangan dan Alam Makmur Sembada.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan penyelidikan terhadap kasus beras Maknyuss, yang melibatkan PT Indo Beras Unggul, terus berjalan. “Tim bergerak, pemanggilan-pemanggilan dilakukan, nanti setelah selesai, baru kami sampaikan ke publik,” ujar Tito di Mabes Polri, Selasa, 25 Juli 2017.
Tito mengatakan ada sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan itu. Ia menyebut ada dugaan kecurangan dalam persaingan usaha dan dugaan nilai barang tidak sesuai dengan label yang masuk ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dradjad mengatakan, pada saat dia di Institut Pertanian Bogor mempelajari ekonomi pertanian agribisnis, tata niaga pertanian sering menjadi salah satu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan sering menjadi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani. Sering kali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal atau menerima harga jual hasil tani yang terlalu murah.
Akibatnya, rumus taninya, atau Indeks Nilai Tukar Petani, cenderung jelek bagi petani. Dia mengatakan penyebabnya antara lain karena rantai tata niaga yang terlalu panjang dan pemain tata niaga yang eksploitatif. "Kalaupun berbuat salah, PT IBU cukup diberi pembinaan. Bukan malah dihukum dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, Pak Mentan dan Pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya?” ucap Dradjad.
Dradjad menambahkan, PT IBU memang bukan penolong petani yang tanpa kepentingan. Mereka hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Namun yang mereka lakukan adalah sebuah inovasi tata niaga. Hasilnya, mereka sanggup membeli harga yang lebih mahal dari petani, sekaligus sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen.
“Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan sekaligus margin yang cukup besar sebagai imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin IBU lebih diuntungkan dibanding petani,” tutur Dradjad terkait dengan beras Maknyuss.
DESTRIANITA
