BI Optimistis Jokowi Cepat Putuskan Aturan Redenominasi Rupiah

Reporter

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad memberikan arahan ketika melakukan dialog dengan pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Juli 2017. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo yakin rencana pengesahan RUU Redenominasi Nilai Rupiah akan berjalan lancar. Hal itu mengacu pada respons Presiden Joko Widodo yang positif pasca pembahasan di Istana Kepresidenan siang ini.

"Presiden Joko Widodo menyambut baik dan nanti akan dipresentasikan lebih dalam di Sidang Kabinet Paripurna," ujar Agus Marto saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 25 Juli 2017.

Simak: BI Dorong Ekonomi Syariah Bantu Turunkan Ketimpangan

Sebagaimana diketahui, RUU Redenominasi Rupiah merupakan aturan untuk mengecilkan bilangan atau penyebutan rupiah. Redenominasi penyederhanaan bilangan dan hitungan. Adapun tujuannya adalah untuk memperbaiki persepi terhadap rupiah dan mensejajarkannya dengan nilai mata uang lainnya.

Bank Indonesia sudah cukup lama menyusun draft RUU Redenominasi Rupiah ini, bahkan memajukannya untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pasti mengingat cukup banyak RUU yang masuk prioritas seperti RUU Perimbangan Keuangan, RUU Perbankan, RUU OJK, RUU BI, dan masih banyak lagi.

Agus Marto melanjutkan Sidang Kabinet Paripurna akan menjadi penentu kelanjutan dari redenominasi rupiah. Apabial Presiden Joko Widodo konsisten merespon positif aturan itu, ditambah dengan dukungan DPR, Agus Marto optimistis Amanat Presiden (Ampres) RUU Redenominasi akan dikeluarkan pemerintah.

Agus Marto berharap sidang kabinet digelar sesegera mungkin sehingga aturan pun juga cepat ada. Mengingat Indonesia dalam kondisi baik saat ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, inflasi yang terus terjaga di 3 persen, dan kondisi politik yang sudah lebih stabil.

Lagipula, kata Agus, berbagai persiapan transisi dari nominal lama ke baru sudah dirancang. Sebagai contoh, apabila aturan redenominasi beres tahun ini, maka tahun 2018-2019 akan menjadi tahun persiapan dan tahun 2020 menjadi tahun dimulainya implementasi langsung. "Nanti, dari 1 Januari 2020 sampai 2024, jadi masa transisi di mana nominal lama dan baru berlaku bersama. Setelah lima tahun, baru implementasi sepenuhnya," ujar Agus Marto.

Menurut dia, rancangan aturan redenominasi yang disusun sejak 2013 itu sudah cukup kuat. Apalagi, akan dikaji bersama untuk implementasinya. "Aturan ini cuma 17 pasal," ujar Gubernur Bank Indonesia.

ISTMAN MP






Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

14 jam lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

18 jam lalu

Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

Berita terkini bisnis pada petang ini dimulai dari draf terbaru RUU PPSK memastikan politikus tidak bisa masuk ke dalam jajaran Dewan Gubernur BI.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

19 jam lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

1 hari lalu

Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per November 2022 mencapai US$ 134 miliar atau naik US$ 3,8 miliar ketimbang bulan sebelumnya.


Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

2 hari lalu

Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan stabilitas sektor jasa keuangan saat ini tetap terjaga.


Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

3 hari lalu

Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan mencapai puncak.


Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

3 hari lalu

Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani membeberkan proyeksi pertumbuhan ekononi Indonesia pada tahun 2023.


Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

3 hari lalu

Hadapi Ancaman Krisis Global, Gubernur BI: Hidup adalah Ketidakpastian

BI membeberkan tiga langkah yang akan diambil Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pada masa mendatang.


RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

4 hari lalu

RI Segera Punya Rupiah Digital, BI Sebut 3 Alasannya

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan rupiah digital pada 30 November 2022.


Unggul Berdayakan UMKM, BRI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2022

4 hari lalu

Unggul Berdayakan UMKM, BRI Raih Dua Penghargaan BI Awards 2022

Dua gelar itu adalah Bank Pendukung UMKM Terbaik dan Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik.