TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pembangunan infrastruktur Indonesia tertinggal dibanding negara-negara lain. "Bukan kita sengaja, tapi banyak presiden di masa lalu yang juga mengalami kesulitan," ujarnya dalam sambutannya di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.
Sri Mulyani mengatakan kesulitan itu di antaranya ketika harus menghadapi krisis ekonomi Asia pada 1998-1999, sehingga Indonesia mengalami tingkat utang yang sangat besar untuk membangun kembali berbagai layanan sosial setelah krisis yang terjadi.
Baca:
Menteri Luhut Klaim Utang Pemerintah Jokowi Jauh Lebih Baik
Sepanjang Tahun Ini, Segini Utang Pemerintah
Kemudian, pemerintah harus melakukan stabilisasi negara dan mengembalikan kepercayaan, juga mengurangi tingkat utang, dengan memastikan lembaga keuangan negara sehat dan kuat. "Presiden Jokowi memimpin dan kita lihat Indonesia lebih stabil, rasio utang dan PDB stabil walaupun belum cukup baik," katanya.
Sri Mulyani menuturkan, saat ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memulihkan dan mengejar ketertinggalan pembangunan selama 18 tahun terakhir. Hal itu, kata dia, tidak mudah karena isu keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara harus dijaga. "Sangat penting bagi kita melibatkan sektor swasta dan bagaimana World Bank siap membantu."
Secara khusus, Sri Mulyani meminta Presiden World Bank Group Jim Yong Kim mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan, serta memastikan pendanaannya tak selalu bergantung pada anggaran pemerintah. "Bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang anggaran yang terbatas tapi bisa melibatkan skema sektor pendanaan yang bisa menarik swasta lebih banyak."
Sri Mulyani menambahkan, untuk menarik investor juga dibutuhkan skema dan struktur pendanaan yang lebih kreatif. Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 245 proyek strategis nasional yang sedang direncanakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. "Saya undang BUMN yang sudah siap terlibat, saya juga tantang swasta, jangan banyak mengeluh dan datang kepada kami," ucapnya.
Menurut dia, ada ruang yang sangat besar untuk bekerja sama dengan pemerintah, yaitu mencapai US$ 200 miliar investasi yang disediakan untuk BUMN dan swasta. Sri Mulyani menyatakan komitmennya meningkatkan mobilisasi sumber daya pendanaan.
GHOIDA RAHMAH
