Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua MUI Sebut Syariah Akan Jadi Pilar Utama Kebijakan Ekonomi

Editor

Setiawan

image-gnews
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin saat mengunjungi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa, 7 Februari 2017. TEMPO/Chitra.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin saat mengunjungi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa, 7 Februari 2017. TEMPO/Chitra.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia , KH. Ma’ruf Amin, mengatakan Indonesia kini menuju era baru perekonomian. Perekonomian syariah akan menjadi pilar utama dari kebijakan-kebijakan baru ke depannya dengan mengedepankan kemitraan antara konglomerat dengan masyarakat kecil.

Baca: Ekonomi Syariah Diyakini Membawa Kemajuan Bangsa

Ma’ruf menjelaskan perekonomian syariah sebagai arus baru perekonomian Indonesia menjadi momentum untuk mengubah paradigma  yang selama ini menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) menjadi dari bawah ke atas (bottom-up).

“Kebijakan yang lalu dengan pendekatan top-down supaya melahirkan konglomerat dan diharapkan menetes ke bawah (mengembangkan masyarakat kecil). Tapi ternyata tidak netes-netes,” katanya dalam pidatonya di acara diskusi Peran Ekonomi Syariah Dalam Arus Baru Ekonomi Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.
 
Ma'ruf menambahkan  paradigma bottom-up ini telah diluncurkan dalam kongres umat April lalu. Hal ini dianggap bisa menguatkan perekonomian umat yang tengah lesu. “Karenanya ke depan ekonomi nasional tidak seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.”
 
Dalam kongres umat tersebut, Presiden Joko Widodo-seperti diutarakan oleh Ma’ruf-mengatakan akan membangun ekonomi umat ini dengan kebijakan  redistribusi aset dan kemitraan antara konglomerat dan masyarakat dalam pelbagai komoditi. Masyarakat kecil diharapkan dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional. "Majelis Ulama Indonesia akan membuat working group dengan pengusaha untuk mengembangkan ekonomi umat,” tuturnya.
 
Komitmen pemerintah ini, kata Ma’ruf, sebagai keseriusan mendorong percepatan tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Pemerintah akan membenahi beberapa peraturan yang dinilai menghambat percepatan tersebut dengan melibatkan dan berkonsultasi dengan MUI. Di sisi lain, MUI akan berperan dengan menerbitkan fatwa-fatwa yang diharapkan menjadi pemicu berkembangnya ekonomi syariah.
 
“Bila komitmen pemerintah berjalan mulus, maka Indonesia akan menjadi pemain dan pasar produk syariah dengan prospek cerah,” ucap Ma'ruf.
 
Ma’ruf menjelaskan salah satu pilar utama perekonomian syariah adalah zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Lewat pilar ini, ketimpangan antara kaya dan miskin serta ketimpangan wilayah timur dan barat di Indonesia dapat diatasi. 
 
Zakat menjadi instrumen yang bisa menjawab kebutuhan investasi, menjaga daya beli masyarakat miskin, dan memberdayakan masyarakat. Sebab zakat berfungsi sebagai mekanisme pengendali dan menstimulus keluarnya harta bagi umat muslim.
Zakat yang diterima fakir dan miskin,  bisa menjaga agregat konsumsi masyarakat yang menjadi penopang ekonomi. Selain itu, uang zakat bisa digunakan masyarakat miskin untuk berkontribusi dalam dunia usaha 
 
Sementara itu, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen yang mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut menjawab kebutuhan negara dalam memenuhi kepentingan publik. "Seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemenuhan konsumsi dan lainnya untuk kepentingan umum," ucap Ma'ruf. 
 
Gubernur Bank Indonesia , Agus Martowardojo, mengatakan potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp220 triliun dan dapat disalurkan untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia tidak bisa dengan memberikan pinjaman yang harus membayarnya dengan bunga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:  Muliaman: Tanpa Terobosan, Industri Keuangan Syariah Stagnan

Masyarakat miskin di Indonesia, kata Agus, lebih cocok bila mendapatkan bantuan dari hasil pembayaran zakat atau wakaf. "Ini masuk dalam social finance dan itu baik untuk membuat kaum miskin bisa bangkit." 

 

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

1 hari lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
Otorita IKN Gandeng BSI, Siapkan Layanan Perbankan Syariah di Ibu Kota Baru

Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN atau OIKN) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI.


Danamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah

6 hari lalu

Bayangan sejumlah nasabah di Bank Danamon Syariah, Jakarta, Rabu (12/11). Bank Danamon Syariah fokus penyaluran pembiayaan 80 % untuk sektor UKMK dan 20 % untuk konsumer. TEMPO/Adri Irianto
Danamon Syariah Gelar Travel Fair hingga 24 Maret 2024, Layani Daftar Ibadah Haji dan Umrah

Bank Danamon Syariah menggelar Travel Fair 2024 untuk membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Acara berlangsung di Gandaria City Mall, Jakarta, mulai 21 sampai 24 Maret 2024.


BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

9 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika menyampaikan pidatonya dalam acara Santunan 3.333 Anak Yatim PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
BSI Santuni 3.333 Anak Yatim, Ma'ruf Amin: Kesempatan Mengenalkan Bank Syariah

Direktur BSI Hery Gunarni mengatakan kegiatan santunan anak yatim merupakan rangkaian agenda rutin ulang tahun atau milad BSI yang jatuh setiap 1 Februari.


YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

16 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah


Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

16 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.


Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

28 hari lalu

Petugas saat melayani warga yang mengurus persyaratan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan KUA rencananya akan menjadi tempat menikah untuk semua agama, Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.


BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

32 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Bank Indonesia (BI) mengakui, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan berada di atas batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4 persen year on year (yoy). TEMPO/Tony Hartawan
BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

BI memproyeksikan Ekonomi Syariah Indonesia tumbuh sebesar 4,7 hingga 5,5 persen pada 2024. Adapun pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan perbankan syariah.


Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

32 hari lalu

Bank digital syariah memiliki layanan keuangan digital sesuai prinsip syariah. Berikut ini pengertian, contoh, dan beberapa keuntungannya. Foto: Canva
Kemenkeu Sebut Porsi Keuangan Syariah RI Masih Minim: Hanya 10,81 Persen

Kementerian Keuangan menyoroti minimnya porsi keuangan syariah terhadap kinerja sektor keuangan nasional. Padahal, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.


Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

36 hari lalu

Aksi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menabuh drum saat mengiringi Menteri Keuangan Sri Mulyani bernyanyi di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. Momen tersebut terjadi usai serah terima hibah barang milik negara (BMN) di Kementerian PUPR. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Pengganti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono yang Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Menteri ATR AHY Berantas Mafia Tanah

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan berikutnya. Lalu siapa yang berpotensi menjadi Menkeu berikutnya?


OJK Tetapkan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank

51 hari lalu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini merestui penunjukan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank, bank digital syariah di Indonesia. Penunjukan Bembi menandai tonggak penting perkembangan dan penguatan Hijra Bank dalam mencapai target pada 2024.
OJK Tetapkan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank

Penunjukan Bembi sebagai Direktur Utama Hijra Bank oleh OJK diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis bank syariah tersebut.