Saat Dilantik Jokowi Dapat Warisan Utang Rp 2.700 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juli 2017. Jokowi juga menekankan perlunya sinkronisasi antar kementerian dan lembaga dalam penerapan kebijakan. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juli 2017. Jokowi juga menekankan perlunya sinkronisasi antar kementerian dan lembaga dalam penerapan kebijakan. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut sudah mengemban utang dengan angka yang fantastis sejak pertama kali menjabat sebagai Kepala Negara, yakni Rp 2.700 triliun.

    Baca:
    Menteri Luhut Klaim Utang Pemerintah Jokowi Jauh Lebih Baik
    Sepanjang Tahun Ini, Segini Utang Pemerintah

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan, bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah mencapai Rp 250 triliun. Selama tiga  tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, bunga utang bertambah hingga Rp 750 triliun. "Ketika beliau menjadi Presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin 24 Juli 2017.

    Besaran utang pemerintah saat ini berada pada kisaran Rp 3.600 triliun. Adapun, pertumbuhan utang pemerintah saat ini dinilai sangat kecil. Pramono menambahkan, memasuki tahun politik pada 2018, pemerintah akan fokus melakukan penghematan anggaran. Presiden meminta seluruh menteri untuk fokus dan efisien.

    Pemerintah akan fokus pada bidang infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan kementerian/lembaga bisa mendukung pengurangan rasio gini. "Kami meyakini bahwa 2018, kalau semuanya bisa dijaga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh 5,3 persen sampai 5,4 persen," ujar Pramono

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.