TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penurunan denda bagi pelaku kartel dan monopoli bisnis. Mereka meminta besaran denda ditetapkan berdasarkan persentase keuntungan yang didapat dari praktik ilegal tersebut, bukan dari total penjualan. Usul tersebut akan dibicarakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mendukung perubahan regulasi untuk mengatur pemberian denda atau sanksi yang lebih realistis kepada pelaku kartel. "Bukan sekadar menurunkan, tapi mendorong sanksi yang realistis," ujarnya seperti dikutip Koran Tempo edisi Jumat, 21 Juli 2017.
Simak: KPPU Usulkan Denda Pelaku Kartel Naik
Ketua Tim Ahli Apindo untuk RUU Persaingan Usaha, Sutrisno Iwantono, mengatakan denda yang dijatuhkan kepada pelaku kartel harus mengacu pada metode yang jelas. "Kami enggak masalah kalau diubah, hanya dasar dan metode perhitungannya berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum itu. Supaya orang jera," katanya.
Sebelumnya, Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan usul pengusaha untuk menurunkan besaran sanksi denda yang tercantum di dalam RUU Persaingan Usaha. Dalam draf beleid itu disebutkan denda ditetapkan sebesar 5-30 persen dari total penjualan. Rancangan itu diusulkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), antara lain, karena denda yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinilai terlalu ringan.
Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan denda 30 persen dari total penjualan terbukti menimbulkan efek jera dan banyak diterapkan di negara lain, seperti Jepang dan Korea. Nilai penjualan dihitung dari periode praktik kartel terjadi.
Menurut Syarkawi, usul pengenaan denda dari laba perusahaan sulit diterapkan di Indonesia lantaran terbatasnya periode audit. Pelaku berpotensi merekayasa laporan keuangan agar terlihat merugi. "Proses audit hanya per semester atau tahun. Bagaimana mau didenda kalau dia rugi?" kata Syarkawi, Rabu lalu.
Wakil Ketua Komisi Perdagangan DPR Inas Nasrullah Zubir mengatakan pelaku kartel harus dihukum seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera. Praktik lancung ini membuat kesempatan kerja masyarakat terbatas. "Orang mau usaha, tapi dari hulu sampai hilir dikuasai oleh mereka, curang sekali," ujarnya.
Belakangan, Komisi Perdagangan DPR juga mendesak KPPU menyelidiki praktik kartel lelang gula rafinasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017. Menurut Inas, peraturan tersebut mengizinkan swasta menjadi penyelenggara lelang gula kristal rafinasi. Akibatnya, swasta dapat menjadi produsen sekaligus penyelenggara lelang gula rafinasi. "Makanya pengusaha takut sanksi berat apabila dia memang melakukan kartel," ujar Inas.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan belum dapat berkomentar mengenai besaran denda yang tepat untuk pelaku kartel. "Kami ikuti proses pembahasannya dulu," katanya.
VINDRY FLORENTIN | ARKHELAUS W. | PUTRI A.
