Ditjen Pajak Bantah Aturan Baru Pajak Rugikan Industri Tekstil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjaga dan pengunjung toko berdoa di antara kios pakaian di dekat sebuah masjid yang ramai saat salat Jumat di Pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta, 2 Juni 2017. Ini merupakan salat jumat pertama di bulan Ramadan. REUTERS/Beawiharta

    Penjaga dan pengunjung toko berdoa di antara kios pakaian di dekat sebuah masjid yang ramai saat salat Jumat di Pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta, 2 Juni 2017. Ini merupakan salat jumat pertama di bulan Ramadan. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.COJakarta - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan tidak ada aturan pajak baru yang melarang pabrik menjual barang produksinya ke pihak yang bukan pengusaha kena pajak (PKP).

    SimakEkspor Industri Tekstil dan Produk Tekstil Diklaim Naik 

    Menurut dia, yang diharapkan adalah pengusaha mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bersikap patuh terhadap perpajakan. "Kalau sudah punya NPWP beli barang ataupun usahanya kasih NPWP-nya ke penjual, supaya penjual bisa menerbitkan faktur NPWP," kata Hestu saat ditemui di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

    Hestu menanggapi kabar yang menyebutkan banyak pabrik tekstil kesulitan menjual barang sampai membuat gudang-gudang mereka penuh dengan produk yang belum terjual. Pengusaha melakukan itu karena industri dilarang menjual produk langsung ke pengusaha non-PKP. 

    BacaBahaya Dibalik Anjloknya Nilai Ekspor Versi Indef

    Hestu menuturkan, jika pengusaha membeli barang untuk usahanya ataupun untuk dijual kembali, ada kewajiban PPn yang harus dibayarkan. Jika itu berjalan, kata dia, PPn nantinya tidak langsung dibebankan ke konsumen akhir dari barang itu. 

    Hestu mengakui ada pihak-pihak yang enggan masuk ke sistem perpajakan atau menghindari kategori PKP bagi mereka yang memiliki omzet minimal Rp 4,8 miliar per tahun. "Akhirnya jadi kucing-kucingan gini, tidak mau terbuka, berarti ada masalah.

    Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat pun mengakui ada sejumlah pengusaha yang menolak identitasnya ditulis dalam faktur pajak. Menurut Ade, mereka tidak transparan mengenai usahanya karena ingin menghindari kewajiban pajak. 

    DIKO OKTARA 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.