DPR Setujui Tambahan Modal Proyek LRT Jabodebek Rp 4 Triliun  

Reporter

Editor

Sugiharto

Suasana pembangunan kereta api ringan atau LRT (light rail transit) tahap pekerjaan bentang panjang atau longspan yang menyebabkan sering terjadinya kemacetan akibat penyempitan jalan, di ruas jalan Cawang MT Haryono, Jakarta, 22 Mei 2017. Pembangunan fasilitas LRT yang menghubungkan Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi hingga saat ini telah menghabiskan Rp 3,3 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi Badan Usaha Milik Negara, menyetujui tambahan penyertaan modal negara (PMN) bagi PT Kereta Api Indonesia untuk proyek LRT (light rail transit/kereta ringan) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebesar Rp 4 triliun.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno menuturkan tambahan PMN yang diberikan kepada PT KAI tersebut terdiri atas tambahan PMN tunai dalam APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 2 triliun dan realokasi PMN dalam APBN 2015 sebesar Rp 2 triliun.

"Dengan catatan PMN pada PT KAI tidak digunakan untuk membayar utang dan PT KAI tetap memprioritaskan pembangunan kereta di Sumatera," kata Teguh dalam rapat kerja Komisi VI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

PT KAI diberi penugasan oleh pemerintah untuk membangun proyek LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Nilai investasi sarana dan prasarana proyek LRT Jabodebek tersebut mencapai Rp 27,5 triliun. Awal Februari lalu, Adhi Karya telah menandatangani kontrak pembangunan proyek dengan Kementerian Perhubungan. Targetnya, kontrak pembayaran proyek tersebut dengan PT Kereta Api Indonesia dapat ditandatangani bulan ini atau Agustus mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, proyek LRT merupakan penugasan pemerintah. "Sesuai dengan Peraturan Presiden, landasan dari penugasan ini bertujuan agar PT KAI mampu menjadi investor atau pemilik dan operator," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan kembali mengajukan PMN untuk PT KAI dalam APBN 2018 sebesar Rp 3,6 triliun untuk proyek LRT Jabodebek. Dengan tambahan PMN dalam APBN-P 2017 dan realokasi PMN dalam APBN 2015 sebesar Rp 4 triliun, sehingga total Rp 7,6 triliun. 

ANGELINA ANJAR SAWITRI



DPR



Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

3 jam lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

6 jam lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

13 jam lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

16 jam lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

1 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

2 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

2 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

2 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

2 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.