Argumentasi Sri Mulyani Soal Realisasi APBN 2016 di Paripurna DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan bersama Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 12 Juli 2017. Tempo/Tony Hartawan

    Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan bersama Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai Rapat Koordinasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 12 Juli 2017. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menghadiri rapat sidang paripurna DPR untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan dewan tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Rapat yang dijadwalkan pukul 09.00 baru dimulai pukul 11.00, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

    "Pandangan fraksi-fraksi DPR akan menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.  

    Simak: Sri Mulyani Minta DPR Setujui Perpu Keterbukaan Informasi

    Pertama, Sri Mulyani menjelaskan tentang realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,02 persen di tengah perekonomian global yang masih lemah. Kinerja itu jata dia didukung oleh sisi permintaan yang terjaga terutama konsumsi masyarakat dan investasi serta pemulihan kinerja ekspor.

    Di satu sisi, dia melanjutkan pemerintah terpaksa melakukan beberapa langkah drastis dalam bentuk pemotongan anggaran akibat revisi target penerimaan perpajakan yang menurun, yang berakibat terjadinya kontraksi dari sisi permintaan pemerintah di perekonomian. "Pemerintah akan terus memperkuat sisi permintaan terutama investasi," katanya. Hal itu melalui paket kebijakan reformasi ekonomi, dan menjaga momentum ekspor, serta menjaga sisi penawaran produksi agar mampu memenuhi kenaikan permintaan.

    Selanjutnya, Sri Mulyani berujar perbaikan daya saing dan fundamental ekonomi nasional juga akan diperkuat dengan pembangunan lnfrastruktur dan investasi sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan melindungi kelompok rentan dan miskin melalui belanja sosial). Kebijakan itu diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

    Kedua, Sri Mulyani menjelaskan tentang realisasi pendapatan negara termasuk pendapatan perpajakan, yaitu meningkat Rp47,9 triliun atau 3,2 persen dibandingkan realisasi 2015. Realisasi pendapatan negara 2016 terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.284,9 triliun, dan PNBP Rp 261,9 triliun, dan penerimaan hibah Rp 8,9 triliun.

    "Masih Iemahnya ekonomi global dan rendahnya harga komoditas sangat mempengaruhi penerimaan perpajakan termasuk dari sektor migas dan PNBP sumber daya alam, dan penerimaan kepabeanan," katanya.

    Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan dalam negeri tercatat meningkat 3,7 persen. Reformasi perpajakan ke depan kata dia sangat penting dilakukan dengan ambisius dan konsisten. Terkait dengan program amnesti pajak, Sri menuturkan telah berhasil meningkatkan pendapatan perpajakan hingga Rp 134,8 triliun dan jumlah harta yang dideklarasikan sebesar Rp 4.865,7 triliun.

    Kemudian, penerimaan dana repatriasi sebesar Rp147,1 triliun dari tax amnesty juga disebut telah meningkatkan kepercayaan investor terhadap pemerintah dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, Sri Mulyani berujar pemerintah
    juga melakukan optimalisasi pemeriksaan pajak yang difokuskan pada sektor-sektor unggulan, transfer pricing dan fraud yaitu ektensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak melalui optimalisasi IT, serta menetapkan tahun 2016 sebagai tahun implementasi penegakan hukum di bidang perpajakan. 

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.