TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan utang Indonesia masih tergolong kecil dibanding negara-negara anggota G20. "Utang masih tergolong sangat kecil dibanding negara lain. Masih di bawah 30 persen, tepatnya 27,9 persen dari PDB (produk domestik bruto)," ujarnya, Senin, 17 Juli 2017.
Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, rasio utang terhadap PDB tertinggi dicapai Jepang yang mencapai 238 persen. Menurut Luhut, Indonesia bisa berutang sampai 60 persen dari PDB sesuai dengan undang-undang.
Baca: Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Cukup Tinggi, Namun....
Luhut juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan Malaysia. Menurut dia, Negeri Jiran itu memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 56,3 persen. Bahkan Amerika Serikat mencapai 105,6 persen.
Hingga Mei 2017, utang pemerintah mencapai Rp 3.672,33 triliun, yang terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2.943,73 triliun (80,2 persen) dan pinjaman Rp 728,60 triliun (19,8 persen).
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, mengkritik pemotongan anggaran yang berlaku tajam untuk sektor sosial, tapi bukan untuk pembayaran pokok dan bunga utang. "Satu-satunya pos anggaran yang tidak diubah adalah pos pembayaran pokok dan bunga utang, yang lain semuanya bisa dipotong. Jelas sekali ke mana kesetiaannya," katanya.
Simak: BI: Utang Luar Negeri Indonesia Triwulan I 2017 Naik 2,9 Persen
Rizal menuturkan sebetulnya banyak cara inovatif untuk mengurangi utang. Dia mencontohkan ketika menangani utang pada 2000 saat menjabat Menteri Koordinator Perekonomian. Dia menyepakati debt for nature swap dengan Jerman. Saat itu, ratusan juta dolar Amerika Serikat utang Indonesia dihapus dan ditukar dengan konservasi hutan.
Kemudian, pada 2001, Rizal juga mengatur debt swap dengan Kuwait. "Utang mahal ditukar dengan utang bunga rendah. Saking gembiranya, Kuwait menghadiahi gratis flyover Pasupati di Bandung," ujarnya.
ALI N.Y.
