Jokowi Bagi 1.535 Sertifikat Tanah di Kaltim

Reporter

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj (kiri), Dewan Pembina Majelis Dzikir Hubbul Wathon, Ma'ruf Amin (kedua kanan) dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Wafie Maimoen Zubair (kanan) pada Halaqah Nasional Alim Ulama di Jakarta, Kamis (13/7/2017). ANTARA FOTO/Rivan Awal

TEMPO.CO, Balikpapan – Presiden Joko Widodo membagikan 1.535 sertifikat kepemilikan tanah bagi warga di Kalimantan Timur dan Utara. Pembagian sertifikat ini menjadi komitmen pemerintah dalam pemberian kepastian hukum tanah masyarakat.

“Ini adalah bukti hukum kepemilikan tanah milik masyarakat,” katanya dalam memberikan sambutan di Balikpapan, Kamis 13 Juli 2017.

Jokowi mengatakan, tidak semua tanah di Indonesia sudah memiliki sertifikat bukti kepemilikan tanah. Seluas 126 juta hektare bidang, katanya hanya 46 juta hektare yang sudah memiliki sertifikat tanah.

Jokowi menyebutkan perlu kerja keras Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam mensertifikasi tanah milik masyarakat ini. Hingga saat ini saja baru 33 persen wilayah Indonesia yang sudah ada sertifikatnya.

“Perlu kerja keras siang malam untuk melaksanakan tugas ini,” paparnya.
Sertifikat kepemilikan tanah, menurut Jokowi memberikan arti penting bagi masyarakat dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan. Salah satu sebagai jaminan agunan kredit ke perbankan.

“Bisa menjadi jaminan kredit usaha produktif masyarakat. Bila pegang sertifikat tidak ada yang berani mengklaim tanah kita,” ujarnya.
Kali ini kedua ini, Jokowi membagikan sertifikat tanah bagi warga Kaltim. Setahun lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyerahkan 1.712 sertifikat tanah bagi masyarakat di Kaltim dan Kaltara.

Badan Pertanahan Nasional bertekat menuntaskan sertifikasi tanah negara yang totalnya seluas 120 juta hektare pada tahun 2025 mendatang. Saat ini sertifikasi tanah di Indonesia hanya seluas 46 juta hektare atau 38 persen dari total keseluruhannya.

Jokowi menargetkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam penuntasan permasalahan sertifikasi tanah masyarakat tersisa seluas 74 juta hektare. Dia meminta instansi ini menuntaskan pengurusan 5 juta sertifikat setiap tahunnya.

Kaltim memiliki bidang tanah seluas 6.862.084 hektare dimana seluas 915.096 atau 13,34 persen sudah terdaftar di Kantor BPN setempat. Luasan bidang tanah belum terdaftar terdapat di kawasan hutan (4.948.984 H) dan non hutan (998.004 H).

SG WIBISONO






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

1 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

2 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

3 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

3 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

4 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

4 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

4 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

4 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

5 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

5 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet