Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Djakarta Lloyd dan PT KAI Diusulkan Dapat Modal Negara  

image-gnews
Pemudik mencari gerbong kereta tambahan KA Pasundan Lebaran tujuan Surabaya di Stasiun Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, 21 Juni 2017. Pada H-4 Lebaran, pemudik mulai memadati stasiun khusus kereta ekonomi ini. PT KAI memprediksikan jumlah pemudik kereta api sekitar 6,9 juta orang atau naik 4 persen dibanding tahun lalu yang akan dilayani oleh 379 rangkaian kereta. TEMPO/Prima Mulia
Pemudik mencari gerbong kereta tambahan KA Pasundan Lebaran tujuan Surabaya di Stasiun Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, 21 Juni 2017. Pada H-4 Lebaran, pemudik mulai memadati stasiun khusus kereta ekonomi ini. PT KAI memprediksikan jumlah pemudik kereta api sekitar 6,9 juta orang atau naik 4 persen dibanding tahun lalu yang akan dilayani oleh 379 rangkaian kereta. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT Djakarta Lloyd pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan pihaknya ingin mendapat penjelasan lebih mendalam mengenai suntikan dana tersebut. "Komisi VI bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat melakukan pendalaman mengenai usulan PMN untuk BUMN dalam rapat dengar pendapat untuk selanjutnya akan diputuskan dalam rapat kerja berikut pada masa sidang V tahun 2016-2017," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.

Usulan PMN untuk kedua perusahaan pelat merah tersebut sebelumnya sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar). Namun Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso menuturkan usulan tersebut belum diajukan ke Komisi VI alias melompati prosedur.

Bowo berujar pihaknya juga perlu berhati-hati mengkaji sebelum memberi persetujuan penyertaan modal. Terlebih jika melihat kondisi keuangan Djakarta Llyod.

Menurut Bowo, perusahaan tersebut hanya menjadi agen calo alias pihak ketiga. Pendapatannya hanya Rp 10 miliar per tahun, tapi utangnya mencapai Rp 1,3 triliun. "Kalau ini diberikan, bahaya. Ini masih harus dibahas supaya kita tidak salah bersama," ujarnya.

Mewakili Menteri BUMN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perusahaan tersebut dalam kondisi baik. Berdasarkan laporan Kementerian BUMN, Djakarta Lloyd sudah membukukan keuangan. Pemasaran dan penanganan tenaga kerja pun sudah membaik. "Pendapatannya bagus," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Sri menyatakan dirinya hanya mewakili Menteri BUMN. Dia tidak berperan menelaah korporasi, kecuali makro, sebagai Menteri Keuangan. "Saya titip kepada Komisi VI, kalau memang harus ditolak, ya, tolak saja jika tidak feasible," tuturnya.

Kementerian BUMN mengajukan usulan penambahan PMN untuk PT KAI Rp 2 triliun tunai. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun prasarana dan sarana light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sedangkan PMN untuk Djakarta Lloyd Rp 379,3 miliar dalam bentuk nontunai. Anggaran akan disalurkan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan sehingga ekuitas menjadi positif.

VINDRY FLORENTIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

35 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan naskah pendapat dan pandangan pemerintah kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas (kiri) dalam rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

1 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


Resmi Dioperasikan, Inilah 3 Keunggulan Kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation

2 jam lalu

Ilustrasi di stasiun kereta api. Foto: Pegipegi
Resmi Dioperasikan, Inilah 3 Keunggulan Kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation

Kereta Ekonomi Stainless Steel New Generation setidaknya memiliki tiga keunggulan dibanding jenis kereta ekonomi sebelum-sebelumnya. Apa saja?


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.


DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

4 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima pandangan Fraksi atas revisi UU Desa dari Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dalam Rapat Paripurna ke-29 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023. Rapat Paripurna DPR RI tersebut menyepakati revisi UU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU Desa menjadi UU, Ini Poin-poin Perubahannya

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa (RUU Desa) menjadi undang-undang.


Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

5 jam lalu

yukuran para kepala desa dari berbagai tempat atas kesepakatan Baleg DPR dengan Kemendagri perihal Revisi UU Desa dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun di depan Gedung DPR, Senayan, Selasa, 6 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.


DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

8 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

22 jam lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Antisipasi Lonjakan Penumpang di Libur Paskah dan Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Jarak Jauh

1 hari lalu

Sejumlah penumpang berjalan menuju gerbong Kereta Api Sindoro setibanya di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember 2023. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat volume penumpang kereta api jarak jauh dan lokal selama periode libur Natal 2023 per 22-25 Desember 2023 yakni sebanyak 854.974 orang atau meningkat sebesar 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya hanya sebanyak 600.797 orang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Antisipasi Lonjakan Penumpang di Libur Paskah dan Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Jarak Jauh

PT KAI menambah jumlah perjalanan KA Jarak Jauh untuk mengantisipasi lonjakan Paskah dan long weekend pada periode 29-31 Maret 2024.


Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.