TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih mengkaji wacana pemindahan ibu kota negara. Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan ibu kota memerlukan hitungan mendalam dari berbagai aspek. Karena itu, pemerintah tidak bisa secepatnya memutuskan.
Baca: Alasan Jakarta Tak Lagi Layak Jadi Ibu Kota Negara
"Sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," kata Presiden Jokowi dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 13 Juli 2017. Menurut dia, kajian itu meliputi aspek sosial-politik, infrastruktur, dan perekonomian.
Jokowi menyatakan ada dampak positif dari pemindahan ibu kota negara. Berkaca dari beberapa negara, pemisahan antara bisnis dan pemerintahan mendorong aktivitas keseharian berjalan baik.
Sejauh ini, ucap Jokowi, ada tiga provinsi yang tengah dikaji. Namun Presiden enggan menyebutkan tiga provinsi itu. Pemerintah sengaja tidak mempublikasikan tiga provinsi yang sedang dikaji menjadi lokasi ibu kota baru. Hal itu dilakukan agar harga tanah tidak melambung tinggi akibat aksi para spekulan.
"Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur, misalnya di Bureu, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ucap Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur.
Baca: Pemindahan Ibu Kota, Kenapa Gubernur Ini Yakin Kaltim Lebih Siap?
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru. Ia menyebutkan saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur strategis, seperti bandara, pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi. "Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap untuk fasilitasi," ujarnya.
ADITYA BUDIMAN
