Rudiantara Masih Tunggu Facebook Realisasikan BUT

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditemui sehabis mensalati jenazah mantan Ketua KPI Sasa Djuarsa Sendjaja di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 4 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditemui sehabis mensalati jenazah mantan Ketua KPI Sasa Djuarsa Sendjaja di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 4 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya saat ini masih terus menunggu realisasi langkah Facebook memiliki badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.

    Facebook sebelumnya telah memegang izin prinsip untuk membangun BUT di Indonesia. Meski belum diketahui apa KBLI-nya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) telah memastikan bahwa Facebook akan membangun kantornya di sini.

    "Izin dari BKPM itu untuk consulting management, padahal yang kita sasar taxable dari bisnis mereka," ujarnya, usai pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Perbatasan Negara, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.

    Simak: Rudiantara Ungkap Tantangan Startup di Indonesia

    Dengan demikian status BUT dari Facebook hingga kini masih ditunggu kelanjutannya, khususnya setelah mendapatkan izin prinsip dari BKPM. "Bisnis mereka kan bukan consulting management, tapi bisnis mereka jualan space untuk iklan."

    Dengan menjadi BUT, maka Facebook akan dikenai tanggung jawab PPH (Pajak Penghasilan) Badan Usaha. Mengacu pada tarif PPH untuk badan usaha, perusahaan yang aslinya berbasis di California, Amerika Serikat itu akan dikenai tarif pajak sebesar 25 persen.

    "Kami masih tunggu, nanti akan kami keluarkan aturan bentuknya Peraturan Menteri (Permen), tapi agar bisa jalan kami masih menunggu model settlement-nya (laporan keuangan)," katanya.

    Rudiantara melanjutkan hingga kini pembahasan masih berlanjut di tataran Kementerian Keuangan. Sebab, saat ini pembahasan masih berfokus untuk status pajak yang dikenakan khususnya untuk laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

    "Kalau settlement ke belakang itu kan teman-teman pajak yang mengetahui rumusnya apa, jadi bergantung pada teman-teman fiskal," ucapnya. Menurut Rudiantara, pihaknya pun telah menyiapkan solusi ke depan yang memudahkan, dengan membuat KBLI baru.

    "Jadi mereka bisa berusaha di sini, PT dan operasi di sini, ya pajak sudah tidak jadi isu lagi," katanya. Terkait dengan pembahasan settlement tersebut dan target waktu penyelesaiannya, Rudiantara sepenuhnya menyerahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Tanya Bu Menkeu ya, saya ngikut."

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.