Sinergi Penertiban Impor Mulai dari Penguatan Pemeriksaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal kargo melakukan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 27 Agustus 2015. Tujuh langkah untuk mengurangi waktu bongkar muat, di antaranya dengan mempercepat proses pengeluaran barang impor di pelabuhan, perbaikan TIK, dan penyederhanaan perizinan dari 124 izin di 20 kementerian dan lembaga menjadi 20 izin. TEMPO/Tony Hartawan

    Kapal kargo melakukan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 27 Agustus 2015. Tujuh langkah untuk mengurangi waktu bongkar muat, di antaranya dengan mempercepat proses pengeluaran barang impor di pelabuhan, perbaikan TIK, dan penyederhanaan perizinan dari 124 izin di 20 kementerian dan lembaga menjadi 20 izin. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan sinergi penertiban impor berisiko tinggi dilakukan mulai dengan cara memperkuat pemeriksaan. Pemeriksaan dari segi fisik soal jumlah dan jenis barang maupun dokumen soal harga.

    "Misalnya, dengan Ditjen Pajak, kita bisa tanya benar tidak transaksinya seperti itu," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.

    Heru menjelaskan, sinergi yang dimaksudkan dalam penertiban impor berisiko tinggi. Menurut dia, kerjasama dengan para stakeholder terkait dilakukan sejak dari pengumpulan informasi.

    Para pemangku kebijakan yang Heru maksud adalah Polri, salah satunya dengan Polair, TNI, khususnya Angkatan Laut dan unit intelijennya, PPATK, KPK, serta kejaksaan. “Di awal, kami akan melakukan penguatan di bidang identifikasi terutama informasi," kata Heru.

    BacaMasih Dirawat di ICU, Ruangan Hermansyah Dijaga Intel dan Tentara

    Kemudian, menurut Heru, sinergi itu dilakukan dengan memperkuat pemeriksaan, baik fisik (jumlah dan jenis barang) maupun dokumen (harga). "Misalnya, dengan Ditjen Pajak, kita bisa tanya benar tidak transaksinya seperti itu," ujarnya.

    Setelah terdapat informasi yang mengerucut, petugas akan melakukan pemeriksaan mendalam di sejumlah pelabuhan utama. Pelabuhan utama meliputi Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, maupun Cikarang, dan juga di sepanjang pesisir Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka.

    Dari situ, menurut Heru, kemudian bisa dilakukan kesimpulan apakah akan ditindaklanjuti dengan instrumen fiskal. “Misalnya dia harus membayar kekurangan dan denda, atau kalau ada tindak pidana kita akan tindaklanjuti bersama Kejaksaan, penuntutan," katanya.

    SimakReshuffle Kabinet, Tiga Menteri Wanita Jokowi Terancam Diganti

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menertibkan impor berisiko tinggi. Sejumlah pihak itu seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK.

    Menurut Sri Mulyani, penertiban impor berisiko tinggi harus melibatkan seluruh stakeholder terkait. Selama ini, kata Sri Mulyani, penyelundupan barang-barang impor kerap melibatkan para pelaku yang berada di berbagai kementerian dan lembaga.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.