TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menertibkan impor berisiko tinggi. Pihak itu di antaranya Kementerian Koordinator Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Sri Mulyani, penertiban impor berisiko tinggi harus melibatkan seluruh stakeholder terkait. Selama ini, kata Sri Mulyani, penyelundupan barang-barang impor kerap melibatkan para pelaku di berbagai kementerian dan lembaga.
"Peran Polri, TNI, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK berarti sekali bagi Bea Cukai untuk menertibkan impor berisiko tinggi, menjaga penerimaan negara, dan menjaga perbatasan," katanya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017.
Simak: Sri Mulyani Rangkul Tiga Negara Suaka Pajak
Dengan bersinergi bersama para stakeholder terkait, Sri Mulyani ingin memberikan sinyal kepada para pengusaha bahwa kementeriannya bertekad melayani mereka dengan lebih baik. "Kami juga ingin memperbaiki sistem, memperbaiki tingkah laku dan kinerja kami," ujarnya.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menuturkan, selama ini, penertiban importir nakal oleh para penegak hukum berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, kata Prasetyo, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) penertiban impor berisiko tinggi.
"Dengan satgas ini, kami harap upaya pencegahan dan penindakan impor berisiko tinggi lebih baik. Kami menyadari praktik seperti ini nantinya di satu sisi akan mematikan produksi dalam negeri dan di sisi lain menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara," ucapnya.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan jumlah importir berisiko tinggi memang hanya sekitar 5 persen dari seluruh importir. "Namun, kalau tidak di-manage akan menghancurkan perekonomian Indonesia. Ini juga yang menghambat dwelling time," tuturnya.
Kepala Staf Presiden Teten Masduki berujar praktik penyelundupan masih banyak terjadi. "Selain sistem yang buruk, ada pula pembekingan-pembekingan. Ini harus kita hentikan. Sinergi ini adalah bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan," katanya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menyatakan dukungannya atas sinergi untuk penertiban impor berisiko tinggi tersebut. Begitu pula dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Mereka mendukung sepenuhnya kerja sama ini.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
