Hindari Spekulan, Lokasi Pemindahan Ibu Kota Dirahasiakan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, memberi selamat pada Suharyanto yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Pusat Statistik, di Gedung Bappenas, Jakarta, 15 September 2016. Suharyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik di BPS secara resmi menggantikan Kepala BPS Suryamin yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun). TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, memberi selamat pada Suharyanto yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Pusat Statistik, di Gedung Bappenas, Jakarta, 15 September 2016. Suharyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik di BPS secara resmi menggantikan Kepala BPS Suryamin yang telah memasuki masa purna tugas (pensiun). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan salah satu alasan pemerintah masih merahasiakan sejumlah lokasi tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk menghindari spekulan tanah. "Iya betul, pokoknya di luar Jawa," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.

    Bambang menuturkan pihaknya kini sedang melakukan kajian awal yang berfokus pada kerangka kelembagaan, regulasi, dan investasi. "Pokoknya kami tidak hanya mengandalkan APBN, bahkan kalau bisa APBN minimal dan melibatkan partisipasi swasta. Nanti skemanya kami siapkan," katanya. 

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menyatakan dukungannya atas rencana pemindahan ibu kota tersebut. "Secara politik sih saya setuju," ucapnya. Mekeng menuturkan dia menyetujui rencana tersebut setelah melihat kondisi infrastruktur dan tata kota DKI Jakarta sebagai ibu kota saat ini. 

    Baca: 
    Pemindahan Ibu kota Negara, Indef: Jakarta Masih Bisa Dibenahi
    Pemindahan Ibu Kota, Pakar Kota UGM: Kaltim atau Sulbar

    "Kita lihat sendiri infrastruktur di Jakarta sudah sangat crowded dan itu tidak membuat orang senang berbisnis di sini," katanya. Menurut dia, karena alasan kenyamanan investor, banyak yang lebih memilih Hong Kong dan Singapura untuk berbisnis ketimbang Indonesia. 

    "Di sana satu orang bisa datang spending lima kali pertemuan. Kalau di sini satu pertemuan itu sudah spending full dan untuk bisnis tidak efisien. Belum dari sisi konsumsi bensin, tanpa disadari kita bakar uang terus," ucapnya. 

    Dengan demikian, menurut Mekeng, hal yang wajar jika kemudian muncul rencana memisahkan ibu kota sebagai pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Indonesia, kata dia, bisa becermin dari negara lain yang sudah lebih dulu melakukannya, seperti Amerika Serikat dengan New York dan Washington, juga Australia dengan Canberra dan Sydney. 

    "Buat saya (pemindahan ibu kota) itu sesuatu yang bagus. Ini karena dari Bung Karno sudah dicetuskan, jadi kenapa kita harus banyak mikir," ujarnya.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.