Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemangkasan FLPP Dinilai Bertentangan dengan Proyek Strategis

image-gnews
Ilustrasi perumahan. TEMPO/Fahmi Ali
Ilustrasi perumahan. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Property Watch menilai pemangkasan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 menjadi Rp 3,1 triliun, bertentangan dengan misi penciptaan perumahan rakyat sebagai proyek strategis nasional. CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan pemerintah justru memotong bantuan anggaran di saat peminat rumah murah meningkat tajam.

"Pemerintah tidak melihat perumahan rakyat sebagai program strategis. Kementerian terlalu bernuansa pembangunan fisik infrastruktur dan mengesampingkan perumahan yang seharusnya dapat berjalan bersama," kata Ali, Jumat, 7 Juli 2017.

Simak: 20 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun

Berdasarkan riset IPW, peminat rumah FLPP meningkat pesat pada triwulan kedua 2017 di tengah perlambatan pasar properti. Jumlah unit yang terjual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten mayoritas merupakan segmen di bawah Rp 300 juta. Di mana, sebesar 45 persennya didominasi oleh perumahan FLPP dan dinilai mencapai titik tertinggi dalam setahun terakhir.

Selain itu, kata ALi, proyek-proyek perumahan FLPP rata-rata terjual 50-100 unit per bulan. "Ini bukti tingkat permintaan yang cukup tinggi di segmen ini," kata dia.

Pemerintah memotong subsidi bunga kredit program dari total Rp 15,8 triliun pada APBN menjadi Rp 13 triliun pada RAPBN Perubahan. Subsidi tersebut di antaranya mencakup bantuan bunga kredit perumahan yang turun Rp 1,7 triliun dan subsidi bantuang uang muka perumahan yang turun Rp 1 triliun. Sementara, alokasi FLPP tersisa Rp 3,1 triliun dari APBN induk Rp 9,7 triliun.

"Anggaran FLPP turun Rp 6,6 triliun di RAPBN-Perubahan 2017," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat rapat kerja penyampaian RAPBN-P 2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ali, dana FLPP Rp 9,7 triliun seharusnya dapat membiayai sekitar 100 ribu unit rumah. Namun, pemerintah lebih fokus terhadap subsidi selisih bunga (SSB) Rp 3,7 triliun yang hanya dapat membiayai 400 ribu unit.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pengurangan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah diperhitungkan secara matang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk.

Perhitungan ini dilakukan berdasarkan realisasi penyaluran subsidi hingga saat ini. "Kalau tidak perlu dipakai semua, kenapa harus ada. Kita basisnya pelaksanaan sampai saat ini. Tahun lalu itu termasuk tunggakan," kata Askolani.

Kendati demikian, Askolani optimistis pemangkasan subsidi tak menganggu program pembangunan rumah rakyat. "Tetap jalan, programnya utamanya dari subsidi selisih bunga. Itu akan dioptimalkan."

PUTRI ADITYOWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

5 Maret 2019

Foto yang diunggah di akun Facebook Prabowo-Sandi ini menunjukkan Prabowo Subianto membaca surat 'cinta' dari Jawa Gendis Queen di dalam pesawat. facebook.com/indonesiaadilmakmur
Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

2 November 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melihat pameran foto Menjelajah Infrastruktur Indonesia di Summarecon Mal Bekasi, Ahad, 22 Oktober 2017. Tempo/Hendatyo Hanggi
PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.


Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

24 Oktober 2017

Kompleks perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan program satu juta rumah untuk mengurangi backlog yang selama ini cukup besar. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

Direktur Utama PT Menara Tinggi Bertumbuh Tomi Wistan mengatakan para pengembang di pusat dan daerah belum bisa mewujudkan program Satu Juta Rumah.


Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

24 Oktober 2017

Siswa SD mengambil air yang dapat langsung diminum di instalasi penyulingan air kawasan Bidara Cina, Jakarta, 15 September 2015. Kodam Jaya menghadiahkan alat penyulingan air sungai menjadi air minum, untuk dimanfaatkan warga pinggir kali Ciliwung Bidara Cina. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak menampik sulitnya mencapai target 100 persen pelayanan air minum untuk 2019, khususnya terkait pendanaan.


Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi


Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

19 Oktober 2017

Pekerja tengah membuat beton pemecah ombak di kawasan Cilincing, Jakarta, 3 Agustus 2017. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi serius akan ancaman penurunan permukaan tanah dan banjir rob di utara Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Kementerian PUPR Sertifikasi 9.700 Tenaga Kerja Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar sertifikasi massal tenaga kerja konstruksi tahap III secara serentak.


Sisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah

17 Oktober 2017

Proyek Sejuta Rumah Dapat Tambahan Rp 1,5 Triliun
Sisa Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, PUPR Kebut Sejuta Rumah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merampungkan sedikitnya 2,2 juta unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.


Cara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening

17 Oktober 2017

Sejumlah warga bertugas mengibarkan bendera Merah Putih dalam upacara HUT ke-72 RI di tepi Danau Rawa Pening, Desa Kesongo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 17 Agustus 2017. Selain untuk mengenang jasa pahlawan kemerdekaan bangsa, upacara tersebut juga dilakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat tentang upaya pelestarian lingkungan danau alam terbesar di Jateng itu. ANTARA FOTO
Cara Kementerian PUPR Kembalikan Kondisi Danau Rawa Pening

Kementerian PUPR berupaya mengembalikan kondisi Danau Rawa Pening di Semarang yang terancam tekanan sedimentasi dan pencemaran.