TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada 32 titik lahan yang masih harus dibebaskan dalam pembangun proyek kereta rel ringan (light rail transit, LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Ia meminta pembebasan tanah ini bisa dilakukan secepat mungkin.
"Saya mau selesai bulan ini. Bulan depan sudah tuntas," kata Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Juli 2017.
Simak: 20 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun
Luhut menuturkan dari 32 titik tersebut dua yang besar adalah di Cibubur yang akan diperuntukkan sebagai stasiun dan di Bekasi Timur yang akan diperuntukkan sebagai depo LRT. "Ada yang 600 meter, ada yang 1 hektare."
Menurut Luhut kepemilikan tanah yang akan dibebaskan bermacam-macam, ada yang milik warga dan ada yang milik pemerintah. Pemerintah akan menunjuk pihak ketiga untuk menghitung nilai tanah yang dimiliki warga. "Yang milik warga akan kami hargai dengan independent appraisal, berapa harus membayarnya."
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, mengatakan pemerintah segera membebaskan lahan untuk pembangunan depo Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Lahan untuk depo tersebut berada di Bekasi Timur.
Simak pula: Nilai Proyek LRT Jabodebek Dikoreksi Rp 1,6 Triliun
Lahan yang akan dibebaskan di Bekasi Timur sebesar 10 hektare, terdiri atas 5 hektare merupakan tanah yang dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero). Selain itu juga ada lahan di Cibubur sebesar 4.500 meter persegi yang dimiliki oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Lahan itu akan dibebaskan dan dijadikan stasiun LRT.
DIKO OKTARA
