Badan Ekonomi Kreatif Aturan Tarif Taksi Online Dibutuhkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Taksi Online. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi Taksi Online. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Bandung — Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, mengatakan mendukung langkah pemerintah soal aturan pembatasan tarif taksi online.

    “Betul pemerintah harus membuka diri pada teknologi, tapi memang kita tidak bisa hitam-putih seperti itu. Kita harus lihat jangan sampai usaha-usaha baru yang serba digital ini membunuh yang sudah ada. Mereka yang sudah bayar pajak, mereka yang taat peraturan, sudah ditekan untuk itu, dan sudah ikut, tiba-tiba ada pemain yang tidak bayar pajak dengan model bisnis banting harga mematikan semua. Itu yang kita tidak mau,” kata dia di Bandung, Kamis, 6 Juli 2017.

    Baca: Pengaturan Taksi Online, Berikut Titik Penjemputan di Yogya

    Triawan mengatakan adopsi bisnis dengan pemanfaatan teknologi baru itu jangan sampai mematikan pemain lama. “Jangan hanya sekadar gara-gara sharing ekonomi, bahwa ini bawa teknologi, terus kita adopsi begitu saja. Kita ingin semua ini ada di playing-field yang sama. Jangan sampai mereka yang sudah taat bayar pajak miliaran, mati gara-gara kita memberi tempat kepada orang yang mau banting harga, tidak bayar pajak. Ini prinsipnya,” kata dia.

    Baca: Pengemudi Unjuk Rasa, Grab: Patuhi Kesepakatan di Mediasi

    Menurut Triawan, valuasi binis taksi online di Indonesia bernilai kapital besar. Gojek, misalnya, memiliki valuasi bisnis sekitar lebih dari Rp 25 triliun. “Tapi mereka masih bleeding, masih berdarah-darah. Mereka ini masih rugi. Apps seperti Uber itu masih rugi, mereka membeli market dengan subsidi market itu. Seberapa jauh mereka bisa melakukan itu?” kata dia.

    Triawan mengatakan semua kementeiran dan lembaga pemerintah harus sering duduk bersama agar tidak salah dalam mengambil keputusan dalam mengantisipasi perkembangan model bisnis digital ini,. “Komunikasi yang intensif, diskusi yang intensif, supaya kita up to date untuk cara kita memberikan kebijakan,” kata dia.

    Triawan menilai langkah yang diambil pemerintah sudah pas. “Jangan sampai ekosistem, jangan sampai tata kelola industri yang sudah ada dihancurkan, dirusak. Itu saja,” kata dia. 

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.