Pemerintah Berencana Beri Akses Modal ke Industri Kreatif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf, memberikan sambutan dalam Acara

    Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf, memberikan sambutan dalam Acara "Gala Dinner Bekraf dan Insan Media" di Senayan, Jakarta Selatan, 31 Oktober 2016. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, BANDUNG —Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan, lembaganya tengah membahas kemungkinan pemberian akses permodalan pada industri kreatif lewat skema Dana Ekonomi Kreatif bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan.

    “Kita sedang berusaha keras menyelenggarakan sebuah fasilitasi pendanaan Dana Ekonomi Kreatif. Ekosistem modal pembiayaan baru yang memberi tempat pada ide dan gagasan dari awal agar bisa dihargai,” kata dia di Bandung, Kamis, 6 Juli 2017.

    Triawan menerangkan, Dana Ekonomi Kreatif itu menyasar akses permodalan finansial dan non finansial. “Ke institusi finansial seperti perbankan dan non finansial seperti crowd-funding dan lain-lain,” kata dia.

    Simak: Bank Belum Percaya Industri Kreatif

    Menurut Triawan, prakteknya selama ini pembiayaan ekonomi industri kreatif berasal dari kocek pelakunya sendiri. “Kita harapkan bisa ada akses pada permodalan, pinjaman, atau penyertaan modal. Kalau untuk pinjam, mereka gak punya agunan. Ini ide, gagasan-gagasan, bagaiman pneyertaan dari ‘angel-investor’, dari visi bisa masuk ke tahap awal ini,” kata dia.

    Triawan mengatakan, lewat skema Dana Ekonomi Kreatif ini, pemerintah menginginkan agar bisa mendanai start-up dalam tahap pengembangan awalnya. “Ini yang belum. Sekarang ini kalau pemerintah mendanani start-up, kalau rugi bisa masuk penjara. Contohnya banyak, saya gak mau sebut. Padahal itu masih dalam tahap perkembangan,” kata dia.

    Sejumlah negara sudah mempraktekkan pemberian modal pada start-up industri kreatif. Thailand misalnya mengucurkan hingga Rp 7 triliun untuk memodali start-up. “Thailand merasa itu belum besar. Kita nol, masih nol karena belum boleh. Saya minta dengan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), agar ada Peraturan Menteri Keuangan yang baru yang bisa memungkinkan pemerintah ikut (mendanai) di tahap-tahap start-up ini,” kata dia,

    Triawan mengatakan, akses pemodalan pemerintah itu dibutuhkan start-up di masa awal pertumbuhan tersebut. ”Di mana masih kritis mereka, masih banyak gagalnya. Jadi pemodal-pemodal besar belum berani masuk. Tapi sampai tahap tertentu, pemerintah bisa bantu. Dan biegitu sudah dapat, baru masuk yang besar-besar. Mau untung, mau rugi seharusnya pemeirntha mau tanggung pada tahap awal ini,” kata dia.

    Pembahasan akses pendanaan juga dilakukan bersama OJK, khusus untuk menyasar pendanaan lembaga non-finansial. “Termasuk juga filantropi. Itu banyak sekali uangnya, tapi belum tahu bagaimana mengikutsertakannya dalam ekonomi kreatif. Itu yang sedang ktia susun sama OJK,” kata Triawan.

    Triawan mengatakan, fasiltiasi yang dilakukan lembaganya saat ini baru sebatas pada pengemasan produk, hingga promosi untuk produk-produk ekonomi industri kreatif. “Kita mempersenjatai pemula yang sangat awal agar tidak terlalu awam terhadap hal tadi. Mengerti pemasaran, branding, packaging itu melalui program Bekraf setahun lebih,” kata dia. 

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.