TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnvian memuji kinerja Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga sembilan bahan pokok pada masa Ramadan dan Idul Fitri 2017. Dia mengklaim ada 206 kasus yang ditangani Satgas Pangan selama Ramadan.
"Mayoritasnya kasus penimbunan dalam rangka memainkan harga. Timbun, barangnya menjadi langka, baru dia (pelaku) naikkan harga. Namun ini tidak terjadi karena sudah keburu ditindak," ujarnya di Markas Besar Polri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin, 3 Juli 2017.
Tito belum merinci jenis penindakan dan wilayah temuan ratusan kasus tersebut. Namun dia memastikan kinerja Satgas Pangan tak berhenti meski Operasi Ramadniya 2017 berakhir pada 4 Juli 2017. Sebelumnya, operasi itu dibentuk untuk mengantisipasi kejahatan konvensional, terorisme, menjaga stabilitas harga pangan, serta mengamankan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2017.
Polri pun segera menggelar rapat besar bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memasang target kerja baru bagi Satgas Pangan. Rapat itu, menurut Tito, akan digelar pada Rabu mendatang.
"Sementara ini banyak yang tidak tertangkap, tapi mereka tiarap. Kita sudah mempelajari beberapa kartel besarnya. Kita akan melakukan pendidikan lebih keras lagi sehingga stabilitas harga betul-betul bisa terjamin," kata Tito.
Mantan Kepala Polda Metro Jaya itu pun menolak merincikan identitas mafia kartel yang ditemukan satgas. Namun, dia memastikan pengawasan tetap berjalan. "Kalau dikendurkan kembali mereka akan main lagi, maka kita akan pukul betul," ujar Tito.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pun mengamini penilaian Tito. Senada dengan Kapolri, Wiranto tak melihat adanya kenaikan harga bahan pokok pada masa Ramadan 2017.
"Ada satu pengalaman baru. Selama Lebaran, harga cukup stabil. Itu baru sekarang kan, ya. Ini berarti keberhasilan pemerintah untuk mengendalikan harga agar tidak mencekik saat Lebaran," ujar dia di kantornya, Senin.
Satgas Pangan terdiri atas perwakilan Mabes Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Usaha Logistik, serta Bea dan Cukai.
YOHANES PASKALIS
