Pemindahan Ibu Kota Akan Libatkan Swasta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) menyimak arahan Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) menyimak arahan Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.COJakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibu kota negara, khususnya dari sisi pendanaan. “Kami akan mendorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kami libatkan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin, 3 Juli 2017. 

    Baca: Jokowi Pilih Palangkaraya, JK Setuju Mamuju, Pengamat: Jakarta

    Bambang menuturkan, tahun ini, pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Dia berharap dalam dua tahun ke depan sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi ibu kota negara. 

    "Tadi pagi sudah dibahas juga dengan Presiden, intinya akan memulai segala proses,” ujarnya. “Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kami juga bisa menemukan skema pendanaannya.”

    Bappenas masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di luar Jawa. Pemindahan ibu kota negara mengingat ketersediaan lahan di luar Jawa yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut. "Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi, spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," katanya.

    Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut Bambang, saat ini tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kesiapan, dan ketersediaan lahan, juga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru.

    Pada April lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana tersebut diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Sukarno. 

    Baca: Wacana Pindah Ibu Kota, Kalla: Tak Mudah Pindahkan 800 Ribu Orang

    Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan diperlukan kajian mendalam mengenai rencana pemindahan tersebut karena mereka harus mencari lokasi yang tepat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. “Semua wilayah kami cari, yang penting cari kriterianya dulu. Kami sebagai negara merdeka, ya, harus mencari identitas sesuai dengan kriteria tadi, harus aman, aksesnya mudah, lingkungannya bagus,” ujarnya.

    Menurut Arifin, urgensi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain dilakukan karena kondisi tata kota yang terlalu sempit. Ditambah tingkat urbanisasi yang tinggi membuat keadaan semakin sumpek. “Ke depan pasti nanti ada masalah dengan lingkungan, hidrologi, transportasi, dan sekuriti,” ujarnya. Dia menambahkan, pemerintah akan mencari wilayah yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan baru.

    Dalam rencana pemindahan ibu kota tersebut, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji teknis kajian dan pelaksanaan. Nantinya tim tersebut akan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibu kota. Seperti Kazakstan yang memindahkan ibu kota negara ke Astana, Australia ke Canberra, Amerika dengan ibu kota Washington DC, dan India dengan ibu kota New Delhi. 

    DESTRIANITA | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.