Wajib STNK Berbadan Hukum, Supir Taksi Online Diminta Tak Risau

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Taksi online di singapura tolak penumpang yang membawa bayi. Youngparents.com.sg

    Taksi online di singapura tolak penumpang yang membawa bayi. Youngparents.com.sg

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mewajibkan pengemudi taksi online mendaftarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berbadan hukum. Pengemudi diminta tak perlu risau kendaraannya akan berpindah tangan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar mengatakan kewajiban mengubah nama STNK ke badan hukum tidak serta merta dilakukan. "Balik nama dilakukan setelah masa berlaku STNK habis," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 3 Juli 2017.

    Jika kendaraan baru dibeli setahun lalu, balik nama wajib dilakukan empat tahun kemudian. Pudji mengatakan aturan tersebut mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan pengemudi.

    Pudji mengatakan balik nama STNK juga bukan berarti mengubah kepemilikan kendaraan. Nama pemilik dalam STNK tidak akan berubah. "Caranya dengan melampirkan perjanjian kerja sama," ujarnya. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa STNK tersebut berbadan hukum meski tertera atas nama pengemudi.

    Beberapa pengemudi taksi online sebelumnya khawatir dengan kewajiban balik nama STNK. Salah seorang pengemudi Grabcar yang enggan disebut namanya mengatakan tak rela kendaraannya berpindah tangan jika harus balik nama. "Lebih baik saya enggak ikutan Grabcar lagi," katanya pagi tadi.

    Pengemudi Gocar, yang juga tak mau namanya ditulis, mengatakan dia keberatan jika harus mengubah STNK. "Tapi saya bersedia asalkan ada perjanjian bahwa kendaraan tidak jadi milik badan hukum," ujarnya.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.