Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apindo: Lebaran 2017, Daya Beli Warga Melemah, Penjualan Menurun

image-gnews
Pengunjung melihat sepatu dalam acara Midnight Sale di Senayan City, Jakarta, 25 Juni 2016. Dalam Festival Jakarta Great Sale 2016 menargetkan penjualan retail mencapai Rp15,74 triliun. TEMPO/Fajar Januarta
Pengunjung melihat sepatu dalam acara Midnight Sale di Senayan City, Jakarta, 25 Juni 2016. Dalam Festival Jakarta Great Sale 2016 menargetkan penjualan retail mencapai Rp15,74 triliun. TEMPO/Fajar Januarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa hampir semua perusahaan ritel mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat pada Lebaran tahun ini. Penjualan berbagai produk, kata dia, jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Ukurannya memang pada saat hari raya Idul Fitri. Hampir semua pengusaha mengeluh ada penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun lalu," kata Hariyadi di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin, 26 Juni 2017.

Hariyadi mencontohkan, untuk produk batik, pengusaha menyatakan bahwa penjualan mengalami penurunan hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu. "Mereka mengeluhkan, ini baru pertama kalinya drop sekali," ujarnya.

Baca: Ketika Jokowi Menghitung Anak Anies Baswedan..

Turunnya daya beli, menurut Hariyadi, terjadi karena menyusutnya tenaga kerja formal. Menurut data Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, kata Hariyadi, surplus antara peserta yang masuk dan yang keluar kecil, di bawah 20 ribu per April 2017.

"Kalau jumlah angkatan kerja baru adalah dua juta orang lebih, berarti kecil sekali penyerapannya. Ini harus diperhatikan pemerintah. Kalau terjadi penyusutan jumlah pekerja formal, otomatis daya beli terpengaruh karena relatif yang punya daya beli besar adalah pekerja formal," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Serang Anggota Polda Sumut, Pelaku Teriak Allahu Akbar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berujar perkembangan ritel memang kemungkinan tidak setinggi beberapa waktu terakhir. "Tapi transformasi di sektor ritel ini sangat cepat sehingga pasti ada yang mulai melambat dan ada yang cepat."

Menurut Darmin, apabila ekspor pulih, terutama ekspor hasil perkebunan, konsumsi masyarakat juga ikut pulih. "Memang 2011-2014 berat. Dampaknya masih ada. Tapi di pihak lain ekspor mulai hidup," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polusi Udara karena Penggunaan Kendaraan Umum Rendah, Kemenhub: Di Bawah 20 Persen

31 hari lalu

Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Provinsi DKI Jakarta dan kota lain di sekitarnya masih berstatus PPKM Level 2 hingga 31 Januari 2022. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Polusi Udara karena Penggunaan Kendaraan Umum Rendah, Kemenhub: Di Bawah 20 Persen

Kemenhub menyebut penggunaan kendaraan umum di Indonesia masih lebih rendah ketimbang negara-negara lain. Hal ini yang turut memicu polusi udara.


Terkini Bisnis: Apindo Sebut WFH Kebijakan Reaktif, Diskusi Merger Garuda Indonesia dan Pelita Air Masih Berlangsung

33 hari lalu

Kondisi Jalan Gatot Subroto Jakarta Saat Pemberlakuan WFH ASN hari pertama, Senin, 21 Agustus 2023. Tempo/Ninda
Terkini Bisnis: Apindo Sebut WFH Kebijakan Reaktif, Diskusi Merger Garuda Indonesia dan Pelita Air Masih Berlangsung

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 22 Agustus 2023 antara lain tentang tanggapan Apindo atas kebijakan WFH.


Bos Apindo Nilai WFH Kebijakan Reaktif: Polusi Udara Tidak Semata-mata karena Kendaraan

33 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
Bos Apindo Nilai WFH Kebijakan Reaktif: Polusi Udara Tidak Semata-mata karena Kendaraan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai kebijakan work from home (WFH) sebagai kebijakan reaktif.


Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen, Bos Apindo: Kami Ikuti Aturan Pemerintah

33 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen, Bos Apindo: Kami Ikuti Aturan Pemerintah

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani buka suara soal tuntutan kenaikan upah sebesar 15 persen yang disuarakan KSPI dan Partai Buruh.


Terkini: Sejarah Sam Poo Kong Dikisahkan di Pertemuan Menteri ASEAN, Apindo Kritik Pemberlakuan WFH di Jakarta

34 hari lalu

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan menjamu para Menteri Ekonomi ASEAN dan menteri-menteri dari negara mitra dalam jamuan makan malam (gala dinner), Minggu 20 Agustus 2023. Makan malam tersebut digelar di Kelenteng ikonik Sam Poo Kong, Semarang, Jawa Tengah.
Terkini: Sejarah Sam Poo Kong Dikisahkan di Pertemuan Menteri ASEAN, Apindo Kritik Pemberlakuan WFH di Jakarta

Terkini: Sejarah Sam Poo Kong diceritakan di pertemuan para menteri ekonomi ASEAN, Apindo kritik pemberlakuan WFH di Jakarta.


Soal Kebijakan WFH untuk Atasi Polusi Udara, APINDO Harap Tidak Bersifat Temporer dan Reaktif

34 hari lalu

Kondisi Jalan Gatot Subroto Jakarta Saat Pemberlakuan WFH ASN hari pertama, Senin, 21 Agustus 2023. Tempo/Ninda
Soal Kebijakan WFH untuk Atasi Polusi Udara, APINDO Harap Tidak Bersifat Temporer dan Reaktif

Apindo berpendapat tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan begitu saja pola kerja WFH.


Top 3 Metro Berita Terkini: PIK 2 dan Polusi Udara Jakarta yang Memburuk

38 hari lalu

Tembok batas bangunan apartemen di PIK 2 di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Top 3 Metro Berita Terkini: PIK 2 dan Polusi Udara Jakarta yang Memburuk

Top 3 Metro Berita Terkini, Kamis 17 Agustus 2023, dipuncaki artikel dari kawasan Pantai Indak Kapuk 2 (PIK 2).


Instruksi WFH Jokowi untuk Atasi Polusi Udara Jakarta Tuai Sejumlah Kritikan

39 hari lalu

Presiden Jokowi: Rekayasa Cuaca Hingga WFH untuk Atasi Polusi Udara Jakarta
Instruksi WFH Jokowi untuk Atasi Polusi Udara Jakarta Tuai Sejumlah Kritikan

Instruksi WFH Presiden Jokowi untuk mengatasi problem kualitas udara Jakarta mendapatkan sejumlah kritikan. Siapa saja mereka? Apa alasan kritiknya?


Alasan Apindo Tidak Setuju WFH: Bukan Solusi Polusi Udara Jakarta, Justru Menurunkan Produktivitas Pekerja

40 hari lalu

Dua wanita melihat tugu Monas yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa, 27 Juli 2023. Berdasarkan data IQAir Jakarta pukul 16.29 WIB, Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168 atau masuk kategori tidak sehat. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Alasan Apindo Tidak Setuju WFH: Bukan Solusi Polusi Udara Jakarta, Justru Menurunkan Produktivitas Pekerja

Apindo tidak setuju dengan wacana penerapan work from home (WFH) di DKI Jakarta. Bukan solusi polusi udara, justru menurunkan produktivitas pekerja.


Terpopuler: Rencana Jokowi Subsidi Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikritik, KAI Sediakan 20 Ribu Tiket Harga Diskon

42 hari lalu

Electronic multiple unit CIT 2201 atau kereta cepat inspeksi melakukan uji coba dari Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sampai Stasiun Halim Jakarta, 23 Mei 2023. CIT inspeksi telah melakukan beberapa kali uji coba kecepatan tinggi dari Bandung ke Jakarta. Setelah menjalani uji fungsi secara penuh dalam beberapa bulan ini, kereta cepat Jakarta Bandung direncanakan akan beroperasi secara komersial pada Agustus mendatang. TEMPO/Prima Mulia
Terpopuler: Rencana Jokowi Subsidi Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikritik, KAI Sediakan 20 Ribu Tiket Harga Diskon

Terpopuler: Rencana Jokowi subsidi tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikritik, PT KAI siapkan 20 ribu tiket harga diskon