Tarif Listrik Tak Naik, Dirut PLN: Bisa Tahan Sampai Akhir 2017

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirut BRI , Sofyan Basyir. TEMPO/Seto Wardhana

    Dirut BRI , Sofyan Basyir. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan tarif dasar listrik tidak akan kembali mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Menurut dia, kondisi keuangan PLN masih bisa bertahan dengan tarif listrik saat ini hingga akhir 2017.

    "Itu untuk semua golongan," kata Sofyan saat ditemui dalam open house Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno pada hari pertama Idul Fitri, Minggu, 25 Juni 2017, di Taman Patra, Jakarta Selatan.

    Baca: Menteri Jonan Pastikan Tarif Listrik Tak Naik Sampai Akhir 2017

    Dengan tarif listrik saat ini, PLN memprediksi adanya penurunan laba hingga Rp 1,9 triliun. "Tapi, kalau nanti ICP (Indonesian Crude Price) dan harga batu bara turun, kami imbang lagi. Jadi kami tidak melakukan penyesuaian bulanan. Siapa tahu kan turun lagi," ujar Sofyan.

    Hingga akhir tahun lalu, PLN mendapatkan laba hingga Rp 10,5 triliun. Walaupun diprediksi ada penurunan pendapatan tahun ini, menurut Sofyan, PLN masih akan untung. "Misalnya punya laba Rp 10 triliun. Lalu kurang Rp 600 miliar. Berarti kan tidak rugi. Kumulatifnya masih untung."

    Baca: Menteri Jonan Jelaskan Soal Tarif Listrik dan BBM

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menegaskan tarif dasar listrik per 1 Juli 2017 hingga Akhir Desember 2017 tidak bakal naik. “Seperti arahan Pak Presiden, tarif tenaga listrik per 1 Juli sampai Desember tidak ada yang naik," katanya.

    Bahkan, Jonan meminta PLN melakukan efisiensi sehingga tarif listrik bisa ditekan turun karena terdapat penurunan harga ICP ataupun batu bara. “Kalau pertimbangan pemerintah kan juga mendengar pertimbangan masyarakat. Masyarakat maunya naik atau tidak?” tuturnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.