Kementerian PUPR Catat Belanja Infrastruktur Capai Rp 30,83 T  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat koordinasi kesiapan akhir tingkat pusat Operasi Ramadaniya 2017 di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juni 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbincang dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat koordinasi kesiapan akhir tingkat pusat Operasi Ramadaniya 2017 di Mabes Polri, Jakarta, 12 Juni 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembelanjaan dana bagi pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia hingga 22 Juni 2017 mencapai Rp 30,83 triliun atau setara 29,45 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang diterima sebesar Rp 104,7 triliun. Sedangkan untuk realisasi fisik di lapangan telah mencapai 33,19 persen.

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan progres fisik dan penyerapan anggaran saat ini lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu. Adapun pada 22 Juni 2016, penyerapan anggaran baru 26,06 persen atau setara Rp 25,6 triliun dari anggaran sebesar Rp 98,19 triliun.

    Kemudian, secara fisik, tahun ini juga masih lebih baik, yaitu 33,19 persen, dibanding tahun lalu sebesar 27,57 persen. "Meskipun demikian, penyerapan anggaran 2017 masih sedikit lebih rendah dari target, yakni 30,83 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Juni 2017.

    Dari Rp 30,83 triliun, sekitar 97 persen atau Rp 30,01 triliun merupakan belanja infrastruktur yang dilakukan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dengan alokasi dana terbesar, yaitu Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya (CK), dan Penyediaan Perumahan. "Penyerapan keempat Ditjen tersebut telah di atas target yang direncanakan," ujarnya.

    Basuki berujar pembangunan konektivitas berupa jalan dan jembatan oleh Ditjen Bina Marga dengan pagu anggaran Rp 43,77 triliun telah digunakan Rp 10,29 triliun atau 33,87 persen dengan progres fisik 33,87 persen.

    Selanjutnya Ditjen SDA dengan alokasi anggaran tahun ini Rp 33,2 triliun, yang di antaranya digunakan untuk pembangunan bendungan dan irigasi, penyerapan anggarannya Rp 10,29 triliun atau 30,93 persen dengan progres fisik 33,78 persen.

    Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur permukiman melalui Ditjen CK, anggaran yang telah digunakan mencapai Rp 4 triliun atau 23,96 persen dari dana yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp 16,71 triliun dengan progres fisik 28,57 persen.

    Di bidang perumahan, belanja negara untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia dan mencapai target program sejuta rumah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan, kata Basuki, telah mencapai progres fisik 36,95 persen dengan anggaran Rp 2,69 triliun atau 32,59 persen dari total anggaran yang diterima tahun ini sebesar Rp 8,28 triliun.

    "Penyerapan anggaran dan progres fisik anggaran tahun ini yang lebih baik dari tahun lalu, juga hasil kegiatan lelang dini proyek-proyek yang dimulai sejak Oktober 2016," katanya. Selain itu, Basuki telah menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur dengan pengerjaan siang-malam hingga tiga shift kerja selama tujuh hari seminggu disertai penambahan alat dan tenaga kerja.

    Untuk total paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2017, kata dia, terdiri atas 11.409 paket dengan nilai Rp 80,18 triliun. Paket-paket tersebut kemudian dilelang dan progresnya telah terkontrak sebanyak 9.998 paket senilai Rp 69,61 triliun. Nilai itu lebih rendah dari pagu kontraktual sebenarnya, yakni Rp 72,59 triliun, sehingga terjadi efisiensi dari hasil lelang Rp 2,98 triliun.

    Basuki menambahkan, paket pekerjaan yang tengah dalam proses dilelang saat ini sebanyak 971 paket dengan nilai pagu Rp 5,98 triliun serta 440 paket senilai Rp 1,6 triliun belum lelang. Basuki pun meminta paket pekerjaan yang belum dilelang segera dilelang dan dievaluasi secara saksama. Bila sudah tidak memungkinkan dilaksanakan secepatnya, dialihkan melalui revisi DIPA.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.