Keluarkan Resolusi Sawit, Menteri Darmin: Eropa Diskriminatif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti

    Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, akan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa dalam waktu dekat ini. Darmin berencana untuk mendiskusikan resolusi parlemen Uni Eropa mengenai Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests.

    Untuk mempersiapkan kunjungan ini, Darmin menggelar rapat dengan beberapa menteri hari ini. "Tapi kita masih perlu mempersiapkan bahannya lebih luas karena tidak bisa hanya bicara soal sawitnya saja," kata Darmin di kantornya, Kamis, 22 Juni 2017.

    Baca: Kunker ke Eropa, Pemerintah Akan Jawab Kampanye Negatif Sawit

    Menurut Darmin, banyak tindakan dari Uni Eropa yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan. "Kita juga harus melihat bagaimana sekarang perlakuan yang kita anggap sangat diskriminatif di Eropa. Karena itu, saya minta waktu untuk disiapkan materinya," kata Darmin.

    Darmin menuturkan pemerintah juga sedang berkomunikasi dengan Malaysia, salah satu negara produsen sawit, mengenai waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ini bersamaan. "Kita akan perginya akhir Juli atau awal September. Agustus biasanya orang Eropa libur."

    Baca: Kementerian Agraria Bakal Buka Data HGU Kebun Sawit ke Publik

    Beberapa waktu yang lalu, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi mengenai Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests. Laporan itu menuding berkurangnya hutan global disebabkan peningkatan produksi dan konsumsi komoditi pertanian, khususnya sawit.

    Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan walaupun Uni Eropa menyatakan keputusan parlemennya bukan produk hukum dan bersifat tidak mengikat, pemerintah perlu menjawab isu-isu yang dipersoalkan dalam resolusi itu.

    Airlangga berujar penjelasan pemerintah kepada Uni Eropa diperlukan agar sikap yang diambil parlemen Uni Eropa itu tidak mengganggu pembahasan Indonesia-EU CEPA (Europe Union-Comprehensive Economic Partnership). "Karena pada akhirnya pembahasan CEPA memerlukan keputusan parlemen," kata Airlangga.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.