TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat persiapan kunjungan kerja pemerintah ke Uni Eropa pada Juli mendatang. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, pemerintah akan membahas mengenai resolusi sawit yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa.
"Jadi, walaupun eksekutif dan duta besar mereka mengatakan bahwa keputusan parlemen bukan produk hukum dan sifatnya tidak mengikat, Indonesia perlu menjawab isu-isu itu," kata Airlangga usai menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2017.
Menurut Airlangga, penjelasan pemerintah kepada Uni Eropa diperlukan agar sikap yang diambil parlemen Uni Eropa itu tidak mengganggu pembahasan Indonesia-EU CEPA (Europe Union-Comprehensive Economic Partnership). "Karena pada akhirnya pembahasan CEPA memerlukan keputusan parlemen," tuturnya.
Beberapa waktu yang lalu, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi mengenai Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berujar, meskipun kampanye negatif itu tidak berpengaruh pada ekspor, Indonesia tetap harus mengambil sikap.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perlu adanya dialog lebih lanjut mengenai resolusi parlemen Uni Eropa tentang Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests. Karena itu, pemerintah berencana mengunjungi parlemen Uni Eropa Juli mendatang.
Baca: Pelaku Usaha Dorong Pemerintah Negosiasi Resolusi Sawit
Pembahasan mengenai resolusi parlemen Uni Eropa tersebut juga diperlukan untuk mempercepat negosiasi Indonesia-EU CEPA (Europe Union-Comprehensive Economic Partnership). Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya menargetkan perundingan Indonesia-UE CEPA akan kelar akhir tahun ini.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
