Jokowi Minta Modernisasi IT Perpajakan, Ini Jawaban Darmin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum konferensi pers mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum konferensi pers mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan berusaha mewujudkan permintaan Presiden Joko Widodo perihal modernisasi IT dan sistem perpajakan menjelang penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information). Ia menyebutkan ada beberapa langkah yang bisa diambil.

    "Ratas tadi membicarakan pilihan-pilihan yang ada. Membuat sistem atau IT yang besar itu penting," ujar Darmin di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa 20 Juni 2017.

    Darmin berkata, salah satu opsi yang dipertimbangkan bukanlah menghadirkan sistem atau IT perpajakan yang sepenuhnya baru. Sebaliknya, lebih kepada menyempurnakan atau memodifikasi terhadap apa yang sudah ada.

    Baca: Sri Mulyani Siapkan Anggaran Pengadaan IT Perpajakan

    Langkah modifikasi dipertimbangkan, kata Darmin, karena sulit untuk membuat sistem atau IT Perpajakan yang sepenuhnya ideal. Menurutnya, lebih mudah memodifikasi sistem atau IT yang sudah ada sesuai kebutuhan Dirjen Pajak Indonesia.

    "(Masalahnya), tidak banyak yang punya spesialisasi IT perpajakan," ujar Darmin.

    Darmin menambahkan bahwa sistem yang dikembangkan juga tak akan langsung sempurna. Ia teringat akan terganggunya sistem IT perpajakan Indonesia di awal-awal penerapannya karena overload.

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta sistem dan IT perpajakan Indonesia diperbarui untuk mendukung keluarnya Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Peraturan itu mengatur tentang hak Dirjen Pajak menengok rekening nasabah dengan nilai minimal Rp1 miliar untuk melihat kepatuhannya terhadap kewajiban pajak.

    Baca: Ikut Pertukaran Data Pajak, Apa Saja Yang Harus Diwaspadai

    Menurut Jokowi, aturan itu harus didukung dengan sistem dan teknologi perpajakan yang lebih handal, terintegrasi, dan sederhana. Maksud dari sederhana, kata dia, adalah tidak terlampau rumit atau berbelit-belit. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak tak kesulitan mengelola data wajib pajak dan wajib pajak sendiri percaya akan keamanan sistem serta teknologi yang ada.

    "Saya yakin modernisasi teknologi dan sistem perpajakan akan menjadi pilar penting reformasi perpajakan. Setelah program amnesti pajak berakhir, kita memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk memperbaiki basis data pajak," ujar Jokowi menegaskan.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.