TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar memperkirakan potensi jumlah tangkapan sumber daya ikan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia mencapai 12,5 juta ton. Ia meyakini data tersebut valid.
"Justru berdasarkan kajian intensif sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak mengarang," katanya saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juni 2017.
KKP menghitung potensi sumber daya ikan dengan metode koleksi data dan proses analisis berdasarkan sains dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga diketahui potensi sumber daya ikan naik dari 9,93 juta ton pada 2015 menjadi 12,5 juta ton di 2016.
Zulficar menduga peningkatan tersebut disebabkan pemerintah melalui KKP intensif menghalau kapal asing yang ingin masuk ke perairan Indonesia. Ia mencontohkan estimasi potensi ikan skipjack tuna pada 2035 nanti dibandingkan dengan saat ini.
Potensi ikan skipjack tuna diperkirakan akan menurun hingga 81 persen jika tak ada kebijakan melawan IUU Fishing pada 2035. Sedangkan jika ada kebijakan melawan IUU tanpa adanya reformasi, kebijakan tetap akan berkurang 26 persen, sementara kebijakan melawan IUU ditambah reformasi akan meningkatkan produksi ikan 25 persen.
Ketua Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan Indra Jaya mengatakan sumber daya ikan dikaji per wilayah dan dibagi menjadi 11 wilayah berbeda. "Kami bisa lebih merinci dan mengamati perkembangan," ucapnya.
Namun, meskipun estimasi potensi sumber daya ikan di 11 wilayah itu ada yang membaik, tidak tertutup kemungkinan akan ada sejumlah wilayah itu yang kondisinya memburuk. Sebanyak 11 wilayah itu dibagi menjadi kode daerah, di antaranya 571, 572, 573, 711, 712, dan 713. Selain itu, ada juga wilayah 714, 715, 716, 717, dan 718. Dari 11 wilayah tersebut, hanya wilayah 711 dan 571 yang mengalami penurunan estimasi potensi, sisanya ada perbaikan estimasi potensi.
Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, mengkritik kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia merasa data-data kinerja perikanan yang selama ini disampaikan Susi adalah bohong, dan Susi telah melakukan kebohongan publik.
DIKO OKTARA
