Kementerian Agraria Bakal Buka Data HGU Kebun Sawit ke Publik

Foto udara perkebunan kelapa sawit di Belitung, Bangka Belitung, Jumat (16/12). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Roli Irawan mengatakan kementeriannya tengah menyiapkan mekanisme pembukaan data kepada publik. Data yang dimaksud adalah dokumen hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.

Hal ini dilakukan setelah penetapan dimenangkannya tuntutan Forest Watch Indonesia atas tertutupnya data lahan sawit di Kalimantan. Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan Kementerian Agraria harus membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit kepada publik. Data ini akan FWI gunakan untuk advokasi beberapa sengketa lahan sawit di pulau tersebut.

Dari adanya keputusan MA itu, kata Roli, kementerian siap menaati hukum. “Tapi kami harus siapkan standar yang yang sama untuk membuka datanya. Seperti apa caranya dan kepentingan pemohonnya," ujarnya di Kementerian Agraria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 19 Juni 2017.

Baca:
Petani Sawit Targetkan Replanting 1,5 Juta Hektar di 2017
Banjir di Riau, Walhi: Biangnya Izin Tambang dan Kelapa Sawit

Roli mengungkapkan, Kementerian Agraria akan membuka data dengan penyesuaian tertentu. Ia menunjukkan sebuah salinan dokumen berjudul "Petunjuk Teknis Pemberian Informasi Data Hak Guna Usaha" yang nantinya akan dijadikan pedoman seluruh kantor wilayah.

Dokumen ini, menurut Roli, masih berupa konsep. “Kami mohon sabar. Birokrasi harus dari atas ke bawah. Kami hargai hukum, tapi butuh proses," paparnya.

Juru kampanye FWI Linda Rosalina mengatakan selama hampir dua tahun yang lalu, ia dan timnya getol menuntut kementerian terkait untuk lebih transparan. Upaya membawa sengketa informasi ke ranah hukum, sekalipun sudah diputuskan Mahkamah Agung, dinilai belum juga mempercepat upaya pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam.

Padahal apabila data terbuka, menurut Linda, kebijakan Satu Peta pemerintah dapat terakselerasi. "Kalau data dibuka, publik bisa ikut membandingkan, berpartisipasi. Kalau takut data disalahgunakan, sudah ada aturannya. Kami pun bisa dipidanakan," tuturnya.

Setidaknya ada lima rincian informasi terkait HGU kelapa sawit yang diminta oleh FWI, yaitu nama pemegang HGU, lokasi, luasan, komoditas, dan peta yang dilengkapi titik koordinat.

Berdasarkan penuturan Linda, Kementerian Agraria telah berkomitmen untuk membuka semua informasi tersebut, kecuali nama pemilik HGU. Alasan mereka tak membuka informasi nama pemilik HGU, kata Linda, karena akan mengungkapkan rahasia pribadi seseorang. "Sedangkan yang kami minta hanya nama saja tanpa detil pribadi," ucap Linda. "Nama tertutup akan mengaburkan kepemilikan lahan," katanya.

Sebelumnya, pada Maret 2017 MA telah menolak kasasi Kementerian Agraria atas pembukaan informasi yang dimohon FWI. Pada sidang di Pengadilan Tinggi Utama Negeri, Desember 2016, serta sidang di Komisi Informasi Publik, Juli 2016, pun FWI memenangkan gugatan untuk membuka data.

AGHNIADI | RR ARIYANI






Produk Sawit Terancam Diblokir Nestle, Astra Agro Tampik Langgar HAM

1 hari lalu

Produk Sawit Terancam Diblokir Nestle, Astra Agro Tampik Langgar HAM

Rencana pemblokiran muncul setelah sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyebut Astra melakukan bisnis sawit yang melanggar hukum.


Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

5 hari lalu

Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas cangkang kernel kelapa sawit.


Peneliti Dorong Pengembangan Biofuel Tak Berbasis Pangan

11 hari lalu

Peneliti Dorong Pengembangan Biofuel Tak Berbasis Pangan

Apabila bahan baku biofuel diambil dari komoditas pangan, maka harganya lebih berfluktuasi


BPS: Sejumlah Harga Komoditas Unggulan Indonesia Turun Secara Global

18 hari lalu

BPS: Sejumlah Harga Komoditas Unggulan Indonesia Turun Secara Global

Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah penurunan harga secara global untuk komoditas-komoditas unggulan Indonesia.


Komite Pengarah BPDPKS Perpanjang Pembebasan Tarif Pungutan Ekspor CPO

35 hari lalu

Komite Pengarah BPDPKS Perpanjang Pembebasan Tarif Pungutan Ekspor CPO

Komite Pengarah BPDPKS memperpanjang pembebasan tarif pungutan ekspor crude palm oil atau CPO.


Menko Airlangga Minta Kepala Daerah Kawal dan Bantu Penyelesaian Masalah Industri Sawit

40 hari lalu

Menko Airlangga Minta Kepala Daerah Kawal dan Bantu Penyelesaian Masalah Industri Sawit

Airlangga Hartarto meminta para kepala daerah untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di daerah masing-masing.


Penerima Sertifikat Disarankan Tak Ambil Kredit Mobil, Jokowi: Gagahnya Hanya 6 Bulan

42 hari lalu

Penerima Sertifikat Disarankan Tak Ambil Kredit Mobil, Jokowi: Gagahnya Hanya 6 Bulan

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk 3000 masyarakat dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik.


Harga TBS di Jambi Naik, Rp2.267 per Kilogram

44 hari lalu

Harga TBS di Jambi Naik, Rp2.267 per Kilogram

Harga TBS kelapa sawit dan minyak sawit mentah dan inti sawit di Jambi pada periode 12-18 Agustus 2022 terus mengalami kenaikan.


Luhut Beberkan Masalah Industri Sawit: Di Dalam Banyak Kungfunya

45 hari lalu

Luhut Beberkan Masalah Industri Sawit: Di Dalam Banyak Kungfunya

Luhut mengungkapkan ada 4 juta hektare lahan sawit tak bersertifikat.


Tersangka Korupsi Rp 78 Triliun Surya Darmadi Masuk ICU

45 hari lalu

Tersangka Korupsi Rp 78 Triliun Surya Darmadi Masuk ICU

Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi mendadak sakit hingga masuk Intensife Care Unit di Rumah Sakit.