Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke 15 Sore Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-Ka: Menpar Arief Yahya, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Belasan bidang usahatersebut menjadi bagian dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ki-Ka: Menpar Arief Yahya, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Belasan bidang usahatersebut menjadi bagian dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -  Pemerintah akan mengumumkan kelanjutan paket kebijakan ekonomi sore ini, Kamis, 15 Juni 2017. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pengumuman paket kebijakan ekonomi ini akan dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya.

    "Paket kebijakan ini berkaitan dengan logistik," kata Pramono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017. Menurut Pramono, pemerintah menginginkan sektor logistik Indonesia semakin efisien. Ini merupakan paket kebijakan ke 15.

    Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Bakal Digulirkan Lagi Setelah Lebaran

    Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan roadmap e-commerce, yang termuat dalam paket kebijakan ekonomi ke-14, termasuk untuk pengembangan logistik.

    Ini  mencakup pemanfaatan sistem logistik nasional. Selain itu penguatan perusahaan kurir, pengembangan alih data logistik UMKM, dan pengembangan logistik dari desa ke kota tidak luput menjadi perhatian.

    Baca: Apindo Minta Kebijakan Pemerintah Dikomunikasikan

    Lebih lanjut, ada enam tema besar di sektor logistik, yakni penyedia jasa, infrastruktur, pusat distribusi, e-commerce, unifikasi regulasi, dan vokasi. Dalam paket kebijakan ekonomi ke-15, yang akan diluncurkan nanti, Edy mengusulkan agar pemerintah berfokus pada pengaturan penyedia jasa atau infrastruktur.

    Secara spesifik paket kebijakan ekonomi  itu akan mengatur tentang waktu sandar kapal atau dwelling time. Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan dwelling time mencapai dua hari. Saat ini rata-rata dwelling time di pelabuhan berada di posisi 2,9 hari.

    ADITYA BUDIMAN | ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.