Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Dukung Anggaran Acara IMF -- Bank Dunia Nyaris Rp 1 Triliun

Editor

Budi Riza

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbicara dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Direktur IMF Christine Lagarde selama Pansus rapat pelno musim semi World Bank/IMF Spring di markas IMF, Washington, 22 April 2017. AP/Jose Luis Magana
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbicara dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Direktur IMF Christine Lagarde selama Pansus rapat pelno musim semi World Bank/IMF Spring di markas IMF, Washington, 22 April 2017. AP/Jose Luis Magana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kebutuhan anggaran sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan pertemuan tahunan Bank Dunia (World Bank) dan IMF mencapai hampir Rp 1 triliun. Adapun pertemuan ini akan diselenggarakan di Bali, pada 8-14 Oktober 2018.

"Saya belum tahu secara detil, tentatif akan mendekati Rp 1 triliun," kata Sri Mulyani di hadapan anggota dewan Komisi Keuangan DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017.

Baca: Pertemuan IMF dan Bank Dunia, Pengusaha Hotel Bali Naikkan Tarif

Sri Mulyani menuturkan pendanaan penyelenggaraan acara ini akan dibagi atau sharing dengan Bank Indonesia. "Saya pengennya 30 persen, jadi BI lebih tinggi, saya lagi pendekatan ke Gubernur BI soal itu," kata Sri Mulyani.

Kebutuhan pendanaan ini juga berakibat pada meningkatnya pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2018 sebesar 12,5 persen atau menjadi Rp 45,72 triliun.

Baca: Indonesia Siapkan Rp 1 Triliun untuk Acara World Bank-IMF

"Anggarannya akan ada di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, bukan karena desentralisasi tapi memang untuk supporting segala sesuatu seperti mobilisasi dan logistik lebih baik."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah serius dalam mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan penting Bank Dunia dan IMF ini.

"Ini jadi tempat bagi dunia keuangan melihat keberhasilan perekonomian Indonesia sebagai anggota G-20, maka enggak boleh setengah-setengah kita membiayai," kata Misbakhun.

Seperti diketahui, pertemuan ini akan dihadiri oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 189 negara. Selain itu juga akan dihadiri para pelaku bisnis dan industri dari seluruh dunia.

"Pemerintah tidak ragu mengeluarkan berapa biayanya karena akan jadi pertaruhan wajah Indonesia di dunia internasional," kata Misbakhun.

GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Enggan Disebut Menteri yang Pelit Anggaran, Sri Mulyani: Saya Pendengar yang Baik

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) menekan tombol saat membuka acara BNI Investor Daily Summit 2024 dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan), Menteri Investasi Rosan Roeslani (kanan), (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri), Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar (ketiga kanan) dan Chairman B Universe, Enggartiasto Lukito (kedua kiri) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Pada acara tersebut presiden menyampaikan bahwa Indonesia  diprediksi akan menjadi tiga kekuatan ekonomi baru di Asia bersama India dan China. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Enggan Disebut Menteri yang Pelit Anggaran, Sri Mulyani: Saya Pendengar yang Baik

Bekas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memaparkan Sri Mulyani memiliki reputasi sebagai Menkeu yang ketat dalam mengelola anggaran


Rasio Pajak RI Rendah, Hashim Djojohadikusumo: Bank Dunia Siap Bantu Kita

6 hari lalu

Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik
Rasio Pajak RI Rendah, Hashim Djojohadikusumo: Bank Dunia Siap Bantu Kita

Hashim Djojohadikusumo mengklaim Bank Dunia siap membantu Indonesia meingkatkan rasio pajak.


Bank Dunia Menyatakan Indonesia Butuh Keajaiban untuk Bisa Lepas dari Perangkap Negara Berpendapatan Menengah

10 hari lalu

Bagaimana caranya agar Indonesia lolos dari perangkap tersebut?
Bank Dunia Menyatakan Indonesia Butuh Keajaiban untuk Bisa Lepas dari Perangkap Negara Berpendapatan Menengah

Bank Dunia menyatakan Indonesia sulit menuju kategori negara berpendatapan tinggi lantaran masih menggunakan strategi kuno.


Sri Mulyani Jadi Pembicara Konferensi Bank Dunia dan IMF di Amerika, Bahas Apa Saja?

13 hari lalu

Sri Mulyani berbicara di Fiscal Forum, Spring Meeting IMF, Washington DC, Minggu, 21 April 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Sri Mulyani Jadi Pembicara Konferensi Bank Dunia dan IMF di Amerika, Bahas Apa Saja?

Sri Mulyani hadir bersama dengan beberapa pemangku kepentingan global untuk membahas bentuk ekonomi dunia dalam 20-30 tahun mendatang.


Ekonom Sebut Konsistensi Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen jadi Jalan Keluar RI dari Middle Income Trap

15 hari lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Konsistensi Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen jadi Jalan Keluar RI dari Middle Income Trap

Bank Dunia menyebut negara berkembang seperti Indonesia perlu membuat keajaiban agar tak terjebak dalam middle income trap.


Terpopuler: Cara Kaesang dan Gibran Jawab Olok-olok Jokowi dan Dampak PKPU ke Bisnis Grup Bakrie

17 hari lalu

Kaesang Pangarep memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Istimewa
Terpopuler: Cara Kaesang dan Gibran Jawab Olok-olok Jokowi dan Dampak PKPU ke Bisnis Grup Bakrie

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 26 September 2024, dimulai dari cara Kaesang dan Gibran menjawab olok-olok yang dialamatkan ke Jokowi.


Disentil Bank Dunia Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN tapi Pendapatan Petani Kecil, Ini Kata Jokowi

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Disentil Bank Dunia Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN tapi Pendapatan Petani Kecil, Ini Kata Jokowi

Tanggapi Bank Dunia, Presiden Jokowi mengatakan mahalnyal harga beras di Indonesia karena dipicu oleh harga beras impor yang dihitung dengan FOB


Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU

20 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 23 September 2024 dimulai dari empat proyek presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal menjadi bom waktu.


Bank Dunia: Harga Beras di Indonesia Tinggi, tapi Petani Padi Pendapatannya Rendah

21 hari lalu

Foto udara petani mengoperasikan mesin potong padi modern saat panen padi di areal persawahan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 10 September 2024. Kementerian Pertanian melalui Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (BSIP Kaltim) melakukan perluasan lahan pertanian tanaman pangan sekitar 21 ribu hektare dari total 40 ribu hektare dan kegiatan pendukung lain untuk peningkatan produksi, sebagai langkah antisipasi ancaman darurat pangan dari sebelumnya 3,8 ton per hektare naik menjadi 4,5 ton per hektare. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bank Dunia: Harga Beras di Indonesia Tinggi, tapi Petani Padi Pendapatannya Rendah

Badan Pangan Nasional mengakui harga beras di dalam negeri saat ini tergolong tinggi.


Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS, Ini Profilnya

28 hari lalu

Aida Suwandi Budiman saat mengucakpan sumpah jabatan menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. TEMPO/Subekti
Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS, Ini Profilnya

Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Budiman dilantik menjadi anggota Dewan Komisioner LPS oleh Jokowi. Berikut profilnya.