Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Tetap Hitung Pajak Google Lima Tahun ke Belakang

Editor

Setiawan

image-gnews
Ketua KADIN Suryo Bambang Sulisto dan Duta besar Amerika untuk Indonesia Scott Marciel (kanan) menandatangani  logo Google saat peresmian Google Indonesia di Jakarta,  (30/3). ANTARA/Rosa Panggabean
Ketua KADIN Suryo Bambang Sulisto dan Duta besar Amerika untuk Indonesia Scott Marciel (kanan) menandatangani logo Google saat peresmian Google Indonesia di Jakarta, (30/3). ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya akan tetap memeriksa dan menghitung besarnya nilai pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) perusahaan Google Asiaa Pacific Pte Ltd selama lima tahun ke belakang atau hingga 2012.

Baca: Sri Mulyani Sebut Google Sudah Bayar Pajak

Menurut Ken, pemeriksaan itu tetap dilakukan meski kesepakatan perusahaan internet asal AS tersebut telah dikantongi pemerintah. Yakni berupa pembayaran pajak berdasarkan pengenaan Pajak Penghasilan (Pph) badan yang tertuang dalam SPT 2016.

“Tetap dong. Pasti dihitung lima tahun ke belakng. Kadaluwarsanya lima tahun. Jangan takut, kami masih melakukan sesuatu hal yang profesional,” ujar Ken di Komplek Parlemen Senayan, Selasa, 13 Juni 2017.

Menurut Ken,  pungutan pajak tersebut tak hanya dikenakan kepada induk perusahaan Google, namun juga kepada perwakilan operasional Google di Indonesia dalam bentuk badan Usaha Tetap (BUT). Besarnya pungutan pajak yang dikenakan pemerintah berasal dari laba yang diperoleh oleh Google, dan bukan berdasarkan dari pendapatan perusahaan secara keseluruhan.

“BUT dong. Kan punya BUTnya. Kan sama dengan PTnya juga. Jadi sama. Google Indonesia sebagai PT juga bayar. Dia punya penghasilan sendiri. Yang dipajaki laba, bukan omzet,” kata Ken.

Meski demikian, Ken belum dapat menjelaskan secara rinci berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan secara menyeluruh dari Google kepada pemerintah, karena sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan. Ia juga harus melindungi privasi dari perusanaan, karena besaran pajak yang dikenakan merupakan rahasia sehingga tak bisa disebarluaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah Google, DJP   akan mengejar BUT lainnya yang beroperasi di Indonesia untuk taat membayar pajak. Namun ia tak menjawab, siapa saja BUT yang menjadi target Ditjen Pajak selanjutnya.

“Bukan hanya dia, tapi siapa pun. Kadang-kadang begini, hal-hal yang bersifat pekerjaan DJP tidak usah diomongin. Kalau saya sebutin banyak. Pokoknya saya berharap patuh semua,” tutur Ken.

Baca: Kemkominfo Siap Bantu Hitung Pajak Google

Sebagai informasi, berdasarkan perhitungan awal Ditjen Pajak tahun lalu seharusnya Google membayar pajak sekitar Rp 1 triliun. Perhitungan tersebut berasal dari perkiraan perolehan usaha yang diperoleh Google di Indonesia yang mencapai Rp 5 triliun pada 2015 lalu. DJP  memperkirakan besaran pajak Google meningkat seiring perusahaan yang juga mengalami pertumbuah setiap tahunnya.

DESTRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

9 hari lalu

Restoran cepat saji Richeese Factory terkenal dengan ayam goreng pedas dengan tambahan saus kejunya. Ini profil pemilik Richeese Factory. Foto: Nabati Group
Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.


Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

10 hari lalu

Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.


Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

17 hari lalu

Kejaksaan Negeri Medan menahan mantan Direktur Keuangan RSUP Haji Adam Malik Medan, Mangapul Bakara sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan negara sebesar Rp8 miliar lebih pada 2018. Foto: TEMPO/Mei Leandha
Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi


Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

18 hari lalu

Ilustarsi uang THR. Dokumentasi Disnaker)
Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.


Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

19 hari lalu

Suasana pelayanan pelaporan SPT Tahunan yang digelar  DJP Kanwil Jawa Tengah 1 di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya.  Tempo/Budi Purwanto
Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.


Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani

19 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Ramai soal Keluhan Restitusi Pajak, Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani

Yustinus Prastowo mengatakan proses pemeriksaan saat restitusi pajak merupakan proses yang lazim sesuai standar dan prosedur pemeriksaan.


DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

19 hari lalu

Suasana pelayanan pelaporan SPT Tahunan yang digelar  DJP Kanwil Jawa Tengah 1 di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya.  Tempo/Budi Purwanto
DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

DJP mengatakan Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan realisasi PPS.


Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Buka Layanan di Luar Kantor

19 hari lalu

Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan  perorangan DJP Kanwil Jawa Tengah 1 membuka pelayanan pelaporan di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya. Tempo/Budi Purwanto
Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Buka Layanan di Luar Kantor

Kantor Pajak akan tetap buka pada hari ini, Ahad, 31 Maret 2024, untuk melayani masyarakat melapor SPT Tahunan.


Terpopuler: Manajemen Garuda Indonesia Buka Suara soal Merger dengan InJourney, Perbandingan Hitungan Lama dan Baru Pajak THR 2024

21 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Tony Hartawa
Terpopuler: Manajemen Garuda Indonesia Buka Suara soal Merger dengan InJourney, Perbandingan Hitungan Lama dan Baru Pajak THR 2024

Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade Susardi, mengatakan rencana merger antara Garuda Indonesia dan InJourney bisa tahun ini asal....


Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

21 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

Potongan pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan bonus ramai dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, potongan pajak keduanya lebih besar dari tahun lalu.