Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Dirut Bank Mandiri Soal Kebijakan Intip Rekening  

image-gnews
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang baru, Kartika Wirjoatmodjo memberikan keterangan pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersama Budi Gunadi Sadikin dan Sentot A. Sentausa di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, 21 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk yang baru, Kartika Wirjoatmodjo memberikan keterangan pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersama Budi Gunadi Sadikin dan Sentot A. Sentausa di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, 21 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo meminta publik tidak terlalu mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan lembaga keuangan melaporkan saldo nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak.

"Karena yang diminta adalah saldo akhir setiap tahun dan memang hanya akan dilakukan penelitian mendetail apabila ada dugaan awal penghindaran pajak," kata Tiko, sapaan akrab Kartika, di Plaza Mandiri, Jakarta, Ahad, 11 Juni 2017.

Baca: Bank Mandiri Kucurkan Kredit Infrastruktur Rp 1,5 Triliun

Salah satu kendala dalam implementasi kebijakan tersebut adalah pemecahan rekening oleh nasabah agar jumlah saldonya di bawah ketentuan. "Orang yang tidak ingin dilihat mungkin akan pecah. Tapi kalau penerapan NPWP makin masif akan sulit," ujarnya.

Menurut Tiko, sekitar 80 persen dari jumlah rekening bank di Indonesia hanya dimiliki 100-200 ribu nasabah. Untuk Bank Mandiri, kata dia, hampir sama. Dia berujar rekening dengan saldo Rp 1 miliar menguasai sekitar 80 persen jumlah deposan perusahaan.

Kementerian Keuangan mewajibkan lembaga keuangan melaporkan data tabungan nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak. Saldo yang wajib dilaporkan minimal Rp 1 miliar. Rekening dengan saldo tersebut hanya 496 ribu atau 0,25 persen dari jumlah rekening. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Bank Mandiri Biayai Pengembangan Pelabuhan Rp 6,14 Triliun

Menurut Tiko, ketentuan tersebut merupakan sebuah keharusan. Untuk mengikuti Automatic Exchange of Information (AEoI), Indonesia mesti memiliki aturan yang mendukung keterbukaan informasi dari lembaga-lembaga keuangan.

Dengan telah digelarnya amnesti pajak, menurut Tiko, persentase nasabah yang belum taat melaporkan pajak sudah berkurang. "Sebagian masyarakat seharusnya sudah melaporkan dan menebus utang pajaknya saat amnesti pajak," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

9 jam lalu

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

15 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

19 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

19 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Kolaborasi Bank Mandiri Pangkas Transaksi di Pelabuhan

1 hari lalu

Kolaborasi Bank Mandiri Pangkas Transaksi di Pelabuhan

Rencana Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan (Aksi Pelabuhan), sebagai bagian dari Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terus berlanjut.


Bank Mandiri Gelar Pasar Murah 1000 Paket Sembako

3 hari lalu

Bank Mandiri Gelar Pasar Murah 1000 Paket Sembako

Kementerian BUMN bersama BUMN menyediakan paket sembako yang terdiri dari beras 5 Kg, 1 liter minyak goreng, dan gula 1 liter seharga Rp 75.000.


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

3 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka

4 hari lalu

Direktur PT SDR menjadi tersangka kasus perpajakan saat diserahkan petugas Kanwil DJP Sumut 1 dan Polda Sumut kepada Kejati Sumut. Foto: Istimewa
Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka

Modus perbuatannya dengan menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan dan pemotongan pajak.


Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

6 hari lalu

Presiden Jokowi bergurau dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran menteri melaporkan SPT pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024.


5 Negara Favorit Tujuan Jastip

6 hari lalu

Ilustrasi barang jastip yang disita dari penumpang di bandara. Antara/Umarul Faruq
5 Negara Favorit Tujuan Jastip

Negara mana saja yang selama ini menjadi tujuan utama untuk jastip?