Penerbangan Umrah Qatar Airways Digantikan Garuda Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat Qatar Airways. REUTERS/Pascal Rossignol

    Pesawat Qatar Airways. REUTERS/Pascal Rossignol

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut untuk sementara waktu lisensi Qatar Airways dan dialihkan ke maskapai penerbangan lain. Pencabutan lisensi ini terkait dengan aksi boikot terhadap Qatar oleh sejumlah negara Timur Tengah.

    "Kita prihatin tentang putusan itu tapi apapun kita harus segera memberikan substitusi bagi pergerakan masyarakat tersebut. Dan kita sudah bisa menyelesaikan, artinya beberapa yang dari Jakarta untuk (kepentingan, red.) ke umrah terutama, sudah ditampung oleh Garuda dan Saudi," kata Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa 6 Juni 2017.

    Baca: Tujuh Negara Memutus Hubungan Diplomatik dengan Qatar

    Ia mengatakan penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia juga sudah ditampung oleh maskapai Garuda, Saudi, dan Turki.

    Menurut Budi, hal itu menjadi permasalahan yang mendasar, yang dalam koordinasi Kemenhub dengan Kemenlu harus segera diselesaikan.

    "Berkaitan dengan turis, saya sepakat dengan Pak Menpar, pada dasarnya kalau kita bicara penerbangan yang ingin ke Indonesia itu banyak sekali. Jadi bukan mengatakan Qatar tidak perlu, substitusi terhadap aksesibilitas udara itu banyak," katanya.

    Ia mencontohkan substitusi penerbangan tersebut bisa dilakukan dengan mengalihkan lisensi tersebut kepada Emirates, Etihad, Turki, Saudi, dan termasuk kepada maskapai Garuda. Budi berjanji segera mengkoordinasikan pihaknya dalam waktu dekat ini.

    Baca: Krisis Arab Saudi - Qatar, Indonesia Cari Pengganti Qatar Airways

    Budi menegaskan pencabutan lisensi itu bersifat sementara karena selama ini maskapai tersebut sudah banyak memberikan kontribusi bagi mobilitas masyarakat dari Timur Tengah ke Indonesia dan sebaliknya.

    "Jadi sifatnya sementara, nanti kalau ternyata ada pemulihan terutama kaitan dengan yang umrah, mungkin kita juga memikirkan untuk diberikan kembali (kepada Qatar)," kata Budi.

    Kementerian Perhubungan memastikan ketibaan jamaah umrah dari Indonesia di Arab Saudi yang menggunakan transportasi udara dari negara Qatar, akan tetap beribadah dengan lancar.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan pihaknya akan mencarikan solusi dengan mengalihkan penerbangan ke maskapai lain yang bisa mengangkut para jamaah tersebut ke Tanah Suci dengan lancar dan nyaman.

    "Kita tidak bisa mencampuri urusan politik negara lain. Yang bisa kita lakukan adalah membuat kebijakan untuk tetap memudahkan jamaah umrah dari Indonesia, yang menggunakan maskapai Qatar Airways bisa tetap melaksanakan ibadahnya dengan lancar," ujarnya.

    Kebijakan yang diambil, lanjut Agus, adalah memindahkan para jamaah tersebut yang sebelumnya adalah penumpang Qatar Airways ke maskapai lain yang mempunyai rute ke Arab Saudi, khususnya Riyadh dan Madinah.

    Kebijakan tersebut sudah dilakukan mulai hari Senin 5 Juni 2017, dengan memindahkan 20 anggota jamaah umrah penumpang Qatar Airways ke maskapai Saudia Airlines.

    Selanjutnya pada hari Selasa 6 Juni 2017, akan ada 45 orang yang dialihkan ke penerbangan Garuda Indonesia.

    Agus meminta para pengelola agen perjalanan haji dan umrah yang menggunakan maskapai Qatar Airways agar melapor sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. "Kami sebagai perwakilan negara Indonesia akan senantiasa hadir untuk melindungi dan mencarikan jalan keluar sebaik baiknya lancar bagi setiap warga negara yang hendak melakukan ibadah," ujarnya.

    Menurut Agus, kebijakan ini akan diberlakukan hingga krisis politik di Timur Tengah selesai dan penerbangan dari dan ke daerah tersebut bisa dengan lancar dilaksanakan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.