Di Istana, Dewan Koperasi Keluhkan Retail Modern

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi belanja di supermarket. TEMPO/Dinul Mubarok

    Ilustrasi belanja di supermarket. TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengkhawatirkan perkembangan retail modern. Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengatakan keberadaan retail modern telah menguasai mulai sektor hulu hingga hilir.

    "Ini dikuasai segelintir orang," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017.

    Baca: Menteri Enggartiasto Kendalikan Harga Sembako di Ritel Modern

    Menurut Nurdin, bila dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi konflik sosial. Karena itu, ia mengharapkan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan agar sektor swasta berskala nasional hanya bergerak di wilayah hulu. "Hilirnya serahkan ke koperasi," ucapnya.

    Sebelumnya, sejumlah anggota Dekopin mendatangi Istana Kepresidenan. Nurdin menuturkan tujuan kedatangannya adalah mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam kongres nasional koperasi di Makassar pada 12 Juni 2017. Dalam kongres nanti, Dekopin akan mendorong koperasi agar mempunyai peran lebih penting lagi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

    Lebih lanjut, Nurdin menyatakan, bila berkaca kepada beberapa negara, koperasi punya peran penting dalam menyalurkan produk-produk ke konsumen. "Di Skandinavia, koperasi sapi di sana berkembang karena dikelola secara korporasi," ucap politikus Partai Golkar ini. Hal itu juga yang dia sampaikan ke Presiden agar koperasi bisa dikelola secara korporasi.

    Baca: Kementerian Koperasi Berikan Dua Tip untuk ...

    Anggota Dekopin, Burhanudin Abdullah, menambahkan, selama ini, koperasi hanya diberikan modal, tapi tidak diarahkan dalam pemasaran. Menurut dia, pemerintah perlu menentukan mekanisme penjualan barang di pasaran agar produk dari koperasi mempunyai tempat dan bisa bersaing. "Tidak boleh dibiarkan begitu saja," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.