Ada 60 Kabupaten Belum Terima Dana Desa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2016. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang desa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2016. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang desa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Ende - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, hingga awal Juni 2017, masih ada 60 kabupaten di Indonesia yang belum menerima dana desa.

    "Saat ini, masih ada 60 kabupaten yang belum menerima dana desa karena belum ada peraturan bupatinya," katanya kepada wartawan di Ende, Jumat, 2 Juni 2017.

    Total anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat pada 2017 sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 800 juta. Pada 2018, rencananya dana desa akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun. Dengan begitu, setiap desa akan menerima Rp 1 miliar per tahun.

    BacaJokowi: Salah Kelola Dana Desa Bisa Jadi Tersangka Korupsi

    Dana desa pertama kali ada pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, dan setiap desa mendapat Rp 280 juta. Pada 2016, dana tersebut meningkat menjadi Rp 49,98 triliun.

    Menteri Desa datang ke Kota Ende dalam rangka mengikuti dan menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila. Kota ini menjadi bersejarah karena menjadi tempat kelahiran Pancasila. Di bawah pohon sukun bercabang lima, Bung Karno mendapatkan inspirasi tentang Pancasila saat dirinya diasingkan Belanda pada 1934-1938.

    Lihat jugaIrjen Kemendes Diduga sebagai Aktor Utama Kasus Suap BPK

    Mengenai kucuran dana desa, Eko menjelaskan, dalam beberapa kasus, peraturan bupati belum terbit karena memang beberapa bupati baru dilantik beberapa waktu lalu. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan mengapa peraturan bupati belum ada. Menurut dia, jika hal tersebut terjadi, imbasnya akan mengenai masyarakat desa, yang memang sangat membutuhkan dana desa tersebut.

    SimakDana Desa Rp 60 Triliun, Jokowi Tanyakan Dampaknya

    "Sanksinya, kabupaten tersebut tidak akan terima dana desa 2017, dan kasihan nanti warga desanya. Sebab, mungkin saja banyak desa yang membutuhkan dana desa," tuturnya.

    Eko tidak bisa memastikan kabupaten mana saja yang belum mempunyai peraturan bupati sehingga berimbas pada pencairan dana desa. "Saya lupa, tapi nanti saya akan cek lagi kabupaten mana saja," ucapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.