TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah akan mengusulkan dana tambahan untuk sertifikasi tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran tambahan untuk sertifikasi tanah tersebut mencapai Rp 1,1 triliun.
Baca: Kemenkeu Kaji Tambahan Dana Untuk Anggaran Sertifikasi Lahan
”Sekitar Rp 400 miliar sudah didanai melalui bendahara umum negara. Kemudian kami tambahkan lagi Rp 1,1 triliun pakai APBN-P,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Juni 2017.
Baca: Menko Darmin Pimpin Tim Reformasi Agraria
Sri Mulyani menuturkan, sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun. Namun saat ini tambahan dana yang diusulkan Sofyan menurun menjadi Rp 1,2 triliun. “Karena biaya per lokasi ternyata tidak sama.”
Sebelumnya, Menteri ATR Sofyan Djalil meminta tambahan anggaran sertifikasi tanah cair sebelum APBN-P 2017 diketuk. Menurut Sofyan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah sepakat memberikan anggaran tambahan itu Juni nanti.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berujar bahwa anggaran Kementerian ATR tahun ini hanya cukup untuk membiayai sertifikasi 2 juta lahan rakyat. Padahal sertifikasi lahan ditargetkan dapat diberikan untuk 5 juta lahan selama 2017.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
