Mudik Lebaran, Rieke Tantang Dirut BUMN Mundur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka. Tempo/Tony Hartawan

    Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI-Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka mewanti-wanti para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) transportasi agar menjamin keselamatan pengguna jasa transportasi selama mudik Lebaran.

    "Jika ternyata pada praktiknya terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan rakyat dalam arus mudik dan balik, saya menyarankan para dirut BUMN transportasi berbesar hati untuk berani mengundurkan diri dari jabatannya," kata Rieke dalam rapat dengar pendapat Komisi VI, Selasa, 30 Mei 2017.

    Baca: Cek Jalur Mudik Lebaran, Budi Karya: Hindarkan Macet di Brexit

    Rieke mengapresiasi kesiapan BUMN dalam menyambut mudik Lebaran 2017. Namun kata Rieke, berdasarkan pada tugas konstitusional sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki fungsi pengawasan yang mesti dijalankan.

    "Saya meminta setelah Hari Raya Idul Fitri, para dirut BUMN transportasi diundang kembali ke Komisi VI untuk melakukan evaluasi terbuka," ujarnya.

    Alasannya, peristiwa mudik merupakan momen yang krusial dan patut diberi perhatian khusus. Misalnya, kata Rieke, pada tahun lalu, terjadi kemacetan yang begitu panjang di pintu keluar Tol Brebes, Jawa Tengah.

    Baca juga: Lebaran 2017, Jalan Tol Brebes-Batang Bakal Bisa Dilalui Pemudik

    Sejumlah direktur utama BUMN yang hadir dalam rapat tersebut adalah PT Garuda Indonesia, PT KAI, PT PELNI, Perum DAMRI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Jasa Marga, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, PT Pelindo IV, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT Jasa Raharja.

    CAESAR AKBAR | ALI ANWAR

    Video Terkait: Dirjen Perhubungan Udara Cek Kesiapan Angkutan Lebaran di Bandara Soetta




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.