BPK Serahkan LHP-LKPP Tiga Kementerian, KKP Kembali Disorot

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK dan BPK menggelar jumpa pers terkait kasus suap BPK terkait audit laporan Keuangan Kementerian Desa. TEMPO/Istman

    Pimpinan KPK dan BPK menggelar jumpa pers terkait kasus suap BPK terkait audit laporan Keuangan Kementerian Desa. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada tiga kementerian hari ini.

    Hadir Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berhalangan hadir diwakili jajarannya.

    "Saya kebagian memeriksa Kemenko Maritim, Kementerian ESDM, dan KKP. Hari ini saya mewakili BPK menyerahkan hasil itu. Dari tiga kementerian ada satu yang disclaimer," ujar Anggota IV BPK Rizal Djalil dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2017.

    Baca: Cara ESDM Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

    Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dipimpin Luhut Penjaitan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), perbaikan dari tahun lalu yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kementerian ESDM memperoleh perbaikan opini yang serupa. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan malah mendapat penurunan predikat drastis, dari WTP menjadi disclaimer.

    BPK, papar Rizal, melakukan tiga jenis audit, yaitu laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan kinerja. Proses penilaian dilakukan pada satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pemerintah, melalui kementerian masing-masing membuat laporan untuk diserahkan pada bulan Februari.

    Simak: Audit BPK: KKP dapat Rapor Merah!

    "Penerimaan negara harus dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel. Di sini tiap menteri adalah pengguna anggaran," tegas Rizal. BPK mengejar pemeriksaan dalam interval dua bulan tersebut. Hasilnya, sesuai LHP-LKPP, dari tiga kementerian tersebut bisa dilihat besaran anggaran dan realisasinya.

    Kemenko Kemaritiman memiliki anggaran sebesar Rp 413,2 miliar tahun 2016, dengan realisasi sebesar Rp 260,1 miliar. Rizal sempat memuji kinerja kementerian Luhut, karena banyak masalah yang timbul sebelum masa jabatannya bisa diselesaikan dengan baik.

    Sedangkan Kementerian ESDM memiliki anggaran hingga Rp 7,7 triliun dengan realisasi Rp 5,9 triliun. Namun dengan penerimaan negaranya sebesar Rp 31,38 triliun -- hampir 4 kali lipat daripada belanjanya, ini tak menjadi masalah signifikan.

    KKP disoroti BPK dengan predikat bontotnya. Memiliki anggaran sebesar Rp 10,6 triliun, namun realisasinya hanya Rp 6,5 triliun. Penerimaan KKP tercatat hanya Rp 548 miliar, tetapi anggarannya lebih banyak dari Kementerian ESDM.

    Simak: Piutang Pemerintah Rp 262,96 Triliun, Ini Saran BPK

    Rizal sempat memaparkan bahwa predikat disclaimer untuk KKP terbit bukan hanya satu persoalan pengadaan kapal saja. Penilaian laporan untuk KKP, ujar Rizal, sudah sangat kuat dan diafirmasi dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Adanya PDTT secara signifikan mengindikasikan ada masalah.

    "Kami tidak menutup diri. Silakan bagi bapak-ibu untuk mengirimkan pejabatnya ke BPK untuk diberikan pembinaan, supaya persoalan-persoalan yang ada bisa dibenahi," tutup Rizal.

    Kemenko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang juga memberikan sambutan mengaku kritik hasil pemeriksaan BPK akan disikapi di kementerian masing-masing. Terkait adanya penangkapan auditor utama BPK yang mengindikasikan adanya permainan pemberian predikat, ia bisa menjamin kementerian yang ia koordinasikan bersih dari hal tersebut.

    "Tadi saya sudah tanya ke Prof. Rizal, enggak juga kalau dibilang ada permainan. Kalau di kami apa sih, duitnya juga nggak besar. Jadi gampang memantaunya," ujar Luhut. 

    AGHNIADI | WAWAN PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.