Jokowi Perintahkan Peningkatan Rating Investasi Kerek Sektor Riil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, 29 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman.

    Presiden Jokowi memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, 29 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman.

    TEMPO.CO, Bogor  - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta peningkatan rating layak investasi yang dicapai Indonesia segera ditindaklanjuti agar berefek positif bagi sektor riil.

    "Saya minta agar tindaklanjut dari kita, sehingga efek positif itu tidak hanya dinikmati pada investasi portofolio, di saham, tetapi efek positif yang lain juga bisa mendorong sektor riil untuk menumbuhkan perekonomian kita," kata Jokowi dalam pengantar Rapat Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin, 29 Mei 2017.

    Jokowi menjelaskan, peningkatan rating investasi telah diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat investasi, yakni Moody's dan Standard and Poor's. Peningkatan rating tersebut, kata Jokowi, menunjukan peningkatan kepercayaan karena melihat kemampuan Indonesia dalam mengelola ekonomi, baik fiskal maupun moneter.

    Meski demikian, dia meneruskan, yang paling penting dari peningkatan rating tersebut adalah mendorong efek positif bagi sektor riil, sehingga betul-betul bisa dinikmati rakyat. "Saya sampaikan agar ini didorong oleh kementerian yang berkaitan agar sektor rialnya ikut bergerak," kata Jokowi.

    Dia mencontohkan, adanya ganjalan masuknya arus uang, arus modal, arus investasi ke dalam negeri yang mungkin masih ada harus diperbaiki lagi, terutama soal penyederhanaan perizinan. Jokowi pun meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk lebih detail mengatasi perizinan yang bisa menghambat. Perizinan harus disederhanakan, sehingga arus masuk investasi tidak terganggu kerumitan perizinan.

    Jokowi mengingatkan, keluarnya peraturan menteri yang baru bisa dicegah. Kalau memang terpaksa harus keluar Peraturan Menteri, dia meminta hal itu dibicarakan dulu di rapat kabinet terbatas. Ini diungkapkan Jokowi karena dia mengaku masih melihat banyak kementerian yang mengeluarkan Peraturan Menteri. "Tentu saja akan diikuti, di bawah akan mengeluarkan aturan-aturan yang memperumit kita sendiri," kata Jokowi.

    Jokowi juga menyoroti soal persepsi stabilitas politik dan keamanan oleh pelaku usaha. Karena itu dia meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk menyampaikan sesering mungkin bahwa stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sangat baik. Penjelasan itu dianggap sangat penting karena pelaku usaha, terutama dunia internasional melihat persoalan ini sebagai tanda tanya.

    Menurut Jokowi, jika diberikan penjelasan, mereka akan menerima. "Saya kira diterangkan ‎secara simpel bahwa setiap tahun negara kita mempunyai perhelatan Pilkda, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, yang ini mau tidak mau pasti sedikit menghangatkan situasi politik kita," kata Jokowi.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.