Kementerian PUPR Optimistis Pembangunan Irigasi Selesai di 2019

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kali irigasi dan persawahan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi kali irigasi dan persawahan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam Santoso optimistis kementeriannya dapat menyelesaikan pembangunan dan rehabilitasi irigasi di tahun 2019. Kementerian PUPR sudah melakukan pembangunan irigasi baru sebanyak 43,91 persen dari target yang ditetapkan.

    Baca: Pemerintah Targetkan Perbaikan 3 Juta Hektare Lahan Irigasi Rusak

    "Kami akan berusaha keras mencapai target di 2019 dan optimistis bisa tercapai," kata Imam dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 28 Mei 2017.

    Menurut Imam, perkembangan  pembangunan irigasi baru yang dilakukan pemerintah provinsi mencapai 7,05 persen dan pembangunan yang dilakukan pemerintah kota atau kabupaten mencapai 8,55 persen. "Bila dihitung dari target total 1 juta hektare baru tercapai 28,04 persen."

    Seperti diketahui pemerintah menargetkan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan rehabilitasi irigasi sebanyak 3 juta hektare. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai kewenangan di mana irigasi dengan luas di atas 3 ribu hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.

    Sedangkan luas irigasi 1.000 sampai 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan luas di bawah 1.000 hektare oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dari 1 juta hektare irigasi baru, Kementerian PUPR kebagian membangun sekitar 561.173 hektare atau sekitar 56,12 persen.

    Pemerintah provinsi membangun sekitar 236.374 hektare atau sebesar 23,64 persen dan sekitar 202.453 hektar atau 20,25 persen oleh pemerintah kabupaten atau kota.

    Sementara untuk perbaikan jaringan irigasi yang rusak, Kementerian PUPR sudah selesai melakukan rehabilitasi sebesar 961 ribu hektare atau sekitar 70,14 persen dari target. Dari target 3 juta hektare perbaikan jaringan irigasi yang rusak, Kementerian PUPR bertanggung jawab membangun seluas 1,3 juta hektare.

    Rehabilitasi yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota baru mencapai 8 persen dari targer 1,7 juta hektare. Mereka baru berhasil merehabilitasi 136 ribu hektare jaringan irigasi.

    Kementerian PUPR juga memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dalam melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan mengalokasikan anggaran, berupa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI.

    Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mochamad Mazid mengatakan pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk 3 ribu lokasi di dalam program P3-TGAI ini. "Sebarannya di 271 kabupaten atau kota, melibatkan 3 ribu P3_ dengan 60 petani penerima manfaat."

    Mazid menjelaskan jumlah lokasi P3-TGAI di tahun 2018 direncanakan kembali meningkat menjadi 4 ribu lokasi dengan estimasi dana mencapai Rp 800 miliar. Anggaran dana alokasi khusus,  di bidang infrastruktur yang diterima pemerintah daerah di 2017 sebesar Rp 4 triliun.

    Mazid mengungkapkan DAK ini sangat diharapkan untuk penanganan irigasi, baik pembangunan dan rehabilitasi. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didorong bisa berkontribusi dalam pencapaian target irigasi secara nasional.

    Baca: Proyek Irigasi Lambat, Menteri Basuki: Butuh Duit Rp 930 Triliun

    P3-TGAI merupakan program pemberdayaan petani dalam perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di pedesaan yang luasannya di bawah 150 hektare. Pelaksanaannya dilakukan oleh petani melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A) dengan supervisi dari konsultan pengawas.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.