Investigasi IPW: Biaya Tak Resmi Rumah Murah Rp 6,5 Juta Per Unit

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Property Watch merilis hasil investigasi terbaru para pengembang rumah murah. Ternyata faktor ekonomi biaya tinggi masih membayangi minat mereka untuk terus membangun rumah murah.

Baca: Deddy Mizwar Ingatkan Lippo Soal Tata Ruang Proyek Meikarta

Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan dengan batasan harga rumah murah FLPP senilai Rp 140 juta beban biaya tak resmi atau biaya siluman minimum Rp 6,5 juta per unit atau 4,6 persen bahkan ada yang mencapai sampai 15 persen. "Angka ini relatif kecil, tetapi menjadi sangat besar bila dikalikan jumlah rumah yang dibangun. Per seratus rumah yang dibangun, pengembang harus mengeluarkan dana cadangan di muka sebesar Rp 650 juta, dan bila 1.000 unit rumah menjadi Rp 6,5 miliar,” katanya dalam publikasi IPW, Jumat, 26 Mei 2017.

Baca: OJK Dukung Pembentukan Otoritas Pengawas Pengembang Properti

Uang siluman tersebut ditempatkan untuk beberapa pos, misalkan biaya perizinan, biaya sertifikasi, sampai biaya koordinasi antara oknum pejabat pemerintah daerah sampai preman-preman. Hal ini hampir dilakukan oknum di semua pemerintah daerah.

Ali menuturkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang dikeluarkan pemerintah dengan memangkas perizinan, ternyata tidak menyentuh praktek siluman para oknum terkait. Pemangkasan biaya perizinan pun ternyata tidak membuat biaya yang dikeluarkan pengembang menjadi lebih rendah.

Hal itu dikarenakan dengan pemangkasan biaya perijinan pun, oknum melihat pengembang memeroleh untung lebih banyak dan uang silumannya menjadi lebih tinggi lagi. Pengembang yang kerja keras, tapi banyak parasit perumahan yang menggerogoti.

"Bayangkan bila uang senilai Rp 6,5 miliar yang ada dalam satu kawasan ini digunakan untuk CSR dengan membangun rumah-rumah di sekitarnya lebih baik dan tertata. Bila satu rumah diperlukan biaya perbaikan Rp20 jutaan maka ada sebanyak 300an rumah yang dapat diperbaiki. Secara wilayah pun harusnya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah setempat dan bukan hanya memperkaya diri sendiri."

Menurut Ali, sebenarnya pengembang tidak mempermasalahkan bila uang tersebut digunakan untuk CSR, namun mereka ‘terpaksa’ tidak melakukannya karena uangnya sudah tergerus oknum siluman.

BISNIS.COM






Taspen Bangun Gedung Tertinggi di RI Senilai Rp 10,6 Triliun Tanpa Biaya Sepeser pun, Begini Ceritanya

22 jam lalu

Taspen Bangun Gedung Tertinggi di RI Senilai Rp 10,6 Triliun Tanpa Biaya Sepeser pun, Begini Ceritanya

PT Taspen (Persero) menggandeng Mitsubishi Estate Co dalam membangun kawasan Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman di Jakarta.


Penyaluran Bantuan PSU Perumahan 2022 Melebihi Target, Tahun Ini Kuotanya Naik Jadi 27.825 Unit

4 hari lalu

Penyaluran Bantuan PSU Perumahan 2022 Melebihi Target, Tahun Ini Kuotanya Naik Jadi 27.825 Unit

Penyaluran bantuan PSU atau prasarana sarana dan utilitas umum perumahan 2022 melebihi target.


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

5 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


MSU Berjanji Menyelesaikan Tanggung Jawab di Meikarta: Sesuai Jadwal yang Ditetapkan

7 hari lalu

MSU Berjanji Menyelesaikan Tanggung Jawab di Meikarta: Sesuai Jadwal yang Ditetapkan

Manajemen PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan tanggung jawab di Meikarta.


Wamenaker Sebut IKN Timbulkan Efek Berantai Luar Biasa: Termasuk di Ketenagakerjaan

14 hari lalu

Wamenaker Sebut IKN Timbulkan Efek Berantai Luar Biasa: Termasuk di Ketenagakerjaan

Wamenaker Afriansyah Noor yakin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dapat menciptakan banyak kesempatan kerja baru bagi masyarakat.


Syarat Awal Beli Rumah, Keuangan Sehat

17 hari lalu

Syarat Awal Beli Rumah, Keuangan Sehat

Perhatikan hal berikut bila ingin beli rumah, salah satunya dengan menyehatkan dulu kondisi keuangan.


Infrastruktur dan Properti Dinilai Sangat Bergantung Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

22 hari lalu

Infrastruktur dan Properti Dinilai Sangat Bergantung Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kunci kesiapan serta ketahanan sektor infrastruktur dan properti Indonesia.


Semakin Banyak Negara Batasi Turis China, Angka Kematian Diperkirakan Tembus 1 Juta

25 hari lalu

Semakin Banyak Negara Batasi Turis China, Angka Kematian Diperkirakan Tembus 1 Juta

Yunani, Jerman, dan Swedia bergabung dengan lebih dari selusin negara untuk menuntut tes Covid dari para pelancong China


Perusahaan Properti Summarecon Buka Lowongan Kerja D3 dan S1, Cek Persyaratannya

28 hari lalu

Perusahaan Properti Summarecon Buka Lowongan Kerja D3 dan S1, Cek Persyaratannya

Perusahaan property PT Summarecon Agung Tbk membuka lowongan kerja untuk lulusan D3 dan S1.


Tiga Sektor Properti Ini Diprediksi Dapat Berkah dari Pencabutan PPKM

32 hari lalu

Tiga Sektor Properti Ini Diprediksi Dapat Berkah dari Pencabutan PPKM

Tiga sektor properti komersial akan terdampak positif pasca pencabutan PPKM.