Menteri Enggar Tak Kuasa Larang Impor Singkong

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita didampingi Walikota Ridwan Kamil memantau pasokan cabai saat sidak pasokan barang dan pemantauan harga di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 5 Mei 2017. TEMPO/Prima Mulia

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita didampingi Walikota Ridwan Kamil memantau pasokan cabai saat sidak pasokan barang dan pemantauan harga di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 5 Mei 2017. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menanggapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat total impor singkong per Januari hingga April 2017 mencapai 1.234 ton. Menurut dia, impor komoditas yang dikenal mudah ditemui di Indonesia itu dilakukan tanpa melalui izin pemerintah.

    Baca: RI Siap Ekspor 3 Juta Ton Jagung Ke Malaysia

    “Saya tidak memberikan izin, tapi dia impor sendiri. Kalau pakai izin nanti dipersoalkan lagi, kenapa banyak bener ngeluarin izin,” ujarnya, saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat, 26 Mei 2017.

    Menurut Enggar, meskipun jumlahnya cukup besar, hal itu tidak dapat dikenakan sanksi karena dilakukan melalui mekanisme perdagangan bebas. “Mereka itu perdagangan bebas, tidak melalui proses,” katanya.

    Enggar pun mencoba menerka alasan masih dibutuhkannya impor singkong. Di antaranya adalah harga singkong yang relatif rendah, sehingga membuat petani beralih dari menanam singkong ke komoditas lain. “Mungkin seperti itu.”

    Enggar mengatakan selama ini pihaknya bersama dengan Kementerian Pertanian khususnya bekerja sama untuk terus memenuhi suplai komoditas bahan pangan dalam negeri.”Impor singkong itu untuk memenuhi kebutuhan pada posisi suplai yang kurang, itu yang terjadi,” ucapnya.

    Selain itu, menurut dia terdapat kebutuhan industri yang mungkin belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh petani dalam negeri. “Mereka menutup kebutuhan dari kebutuhan industri, pabrik itu tidak bisa berhenti sehingga melakukan impor.”

    GHOIDA RAHMAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.