TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menyampaikan kemajuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia di sidang tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti disampaikan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, yang diterima di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2017.
”Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai tujuan-tujuan bidang kesehatan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan, di antaranya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, yang saat ini telah dimiliki oleh lebih dari 175 juta warga Indonesia,” kata Nila F. Moeloek di Jenewa, Swiss, Selasa, 23 Mei 2017, waktu setempat.
Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa JKN merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) di tingkat nasional, yaitu untuk tidak meninggalkan seorang pun dalam pembangunan.
Selain JKN, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai inovasi untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Melalui pelaksanaan Nusantara Sehat sejak awal 2015, saat ini telah lebih dari 1.500 tenaga kesehatan berada di lebih dari 300 puskesmas di pelosok nusantara, terutama di daerah perbatasan dan daerah terpencil.
Pemerintah Indonesia juga meningkatkan pelayanan rumah sakit rujukan dengan penempatan wajib para dokter spesialis di berbagai wilayah tertentu.
Dalam sidang tahunan WHO itu, Menkes RI menekankan bahwa rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan telah sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, pada 2015. Agenda tersebut memuat 17 sasaran dan 169 capaian yang bersifat lintas-sektoral.
Nila juga menegaskan perlunya kerja sama internasional dalam penanganan pandemi lintas batas negara.
”Kerja sama tersebut akan membantu upaya Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan nasional karena saat ini banyak sekali wabah penyakit menular yang berasal dari luar negeri seiring dengan kemajuan teknologi transportasi yang mempermudah mobilitas penduduk,” ucapnya.
Mengenai hal itu, Indonesia siap melaksanakan joint external evaluation WHO untuk melakukan evaluasi pada sistem kesehatan nasional pada November 2017.
Salah satu capaian penting pemerintah Indonesia dalam kaitan pelaksanaan standar implementasi kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh WHO adalah penyelesaian Rencana Aksi Nasional Resistensi Anti Mikroba melalui pendekatan multi-sektor.
Secara terpisah, Wakil Tetap RI untuk PBB dan Organisasi-organisasi Internasional di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, menyampaikan perlu diteruskannya sinergi nasional, regional, dan global dalam berbagai isu kesehatan.
”Dengan arus globalisasi, misalnya, wabah penyakit menular semakin mudah berpindah dari satu negara ke negara lain, seperti pada kasus Ebola dan Zika. Indonesia harus terus waspada mengidentifikasi potensi wabah, melalui kerja sama internasional, untuk memperkuat kapasitas penanganannya pada tingkat nasional,” ujar Dubes Hasan Kleib.
WHO, sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan dunia, memprioritaskan pencapaian tujuan di bidang kesehatan, terutama mengenai jaminan kesehatan.
ANTARA
